Software Payroll, Pajak, PPh 21, PPN 1107, Akuntansi

Terhitung mulai tgl 16 November 2009, tarif pajak penghasilan (PPh 21) atas pembayaran uang pesangon menjadi :

>=50.000.000 tarif 0%
>50.000.000 - 100.000.000 tarif 5%
>100.000.000-500.000.000 tarif 15%
>500.000.000 tarif 25%

Bagi yang dipotong tidak punya NPWP, dikenakan tarif  lebih tinggi 20%.

Download Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan

Download Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Download Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Sesuai dengan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 167 tahun 2009, ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2010 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 1.118.009 / bulan

POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PPN, PPnBM
DAN APLIKASI PPN
Rabu, 25 November 2009, Pukul 09.00 – 17.00
Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah disahkan. Beberapa perubahan yang terdapat dalam UU PPN dan PPnBM 2009 akan mempengaruhi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Meskipun UU PPN dan PPnBM 2009 diberlakukan mulai 1 April 2010, sebagai Wajib Pajak Anda perlu mengetahui perubahannya seawal mungkin. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban PPN memerlukan administrasi yang tidak sederhana dan aplikasi PPN seringkali dibutuhkan untuk membantu Wajib Pajak.

Continue Reading »

SPT PPh PASAL 21/26 MASA DESEMBER 2009 DAN APLIKASI PPh PASAL 21
Rabu, 11 November 2009, Pukul 09.00 – 17.00
Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2009 tidak ada lagi SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sebagai gantinya, SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember akan melaporkan jumlah kumulatif penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 terutang dalam tahun kalender yang bersangkutan. Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21/26 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala (formulir 1721-I) harus dilampirkan dalam SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember. Sebagai pemotong PPh Pasal 21/26, Anda harus mengantisipasi perubahan ini dengan mulai mempersiapkan penyusunan SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember 2009.

Continue Reading »

Untuk mencegah terjadinya lebih potong PPh 21 atas bukan pegawai, maka terjadi perubahan perhitungan PPh 21 di mana dalam perhitungan PPh 21 yang baru ini, nilai brutonya dikalikan 50% dulu. Jadi kira-kira hampir sama dengan konsep perhitungan PPh 21 tenaga ahli. Perubahan ini mulai berlaku mulai 1 Januari 2009.

Jenis-jenis penghasilan yang mengalami perubahan perhitungan PPh 21 ini meliputi :

• Imbalan distributor MLM (point 2 di Bukti Potong PPh 21)
• Imbalan kepada petugas dinas luar asuransi (point 3 di Bukti Potong PPh 21)
• Imbalan kepada penjaja barang dagangan (point 4 di Bukti Potong PPh 21)
• Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan (point 10 di Bukti Potong PPh 21)
• Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak berkesinambungan (point 11 di Bukti Potong PPh 21)

Sesuai dengan prediksi saya pada tgl 4 Agustus 2009, akhirnya keluar juga peraturan baru PER-43-2009 tentang perubahan format formulir Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Final, PPh Pasal 4 ayat(2), Surat pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

Jika Anda ingin mendapatkan format formulir yang baru, silakan download di www.forumpajak.net/download/PER-43-2009.rar

Dalam waktu dekat ini, rencananya akan ada perubahan format formulir  semua bukti potong PPh. Untuk memudahkan pekerjaan Anda, silakan gunakan software Krishand Withholding Tax versi 3.0.1