Email This Post Email This Post
28
Apr

Tujuan dari Prosedur Audit / Purposes of Audit Procedures

Penulisan ini merupakan lanjutan dari artikel mengenai audit. Di sini akan dibahas mengenai berbagai jenis “audit purposes” atau “audit objectives”. Saat membuat planning dan dokumentasi implementasi ke dalam bentuk workpaper, selalu dicantumkan mengenai “audit purpose of the workpaper”. Secara garis besar, ini adalah jenis-jenis audit purposes:

  1. Completeness: Ini menyatakan bahwa semua transaksi yang seharusnya diakui di tahun 20×5, memang telah diakui di tahun 20×5. Dengan kata lain tidak ada transaksi yang ketinggalan sehingga masuk ke tahun 20×6. Biasanya ini menyangkut transaksi yang terjadi di hari-hari terakhir pada akhir tahun. Completeness ini sering dikaitkan dengan istilah cut-off. Prosedur cut-off bisa dilakukan untuk berbagai akun. Contoh audit prosedur untuk completeness adalah “Cut-off Procedure for Revenue Account”. Ini bisa dilakukan dengan mengambil samples transaksi-transaksi 5 hari sesudah dan sebelum 31 december 20×5. Semua dokumen berkaitan dengan transaksi tersebut akan dicek, dan dipastikan tidak ada transaksi 20×5 yang ketinggalan dan tercatat di Januari 2016, ataupun transaksi Januari 2016 yang dicatat di Desember 2015. Perlu diingat bahwa kesalahan demikian bisa dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan tertentu, sebagaimana pernah disebutkan di artikel Analisis terhadap Revenue.
  2. Existence: Yang ingin diungkapkan di sini adalah bahwa transaksi yang dicatat benar-benar ada, dengan kata lain, tidak fiktif. Yang paling umum dilakukan untuk memastikan eksistensi dari suatu transaksi adalah dengan vouching (memeriksa dokumen asli). Contoh: Kita bisa memastikan expense legal fees dengan melakukan vouching ke invoice/faktur (dokumen asli, bukan fotokopi) dari Konsultan Hukum guna memastikan bahwa kita benar-benar telah ditagih.
  3. Accuracy: Yang dimaksud di sini adalah memastikan bahwa angka transaksi yang dicatat, memanglah sebesar itu. Ini bisa dilakukan dengan vouching. Contoh: Melanjutkan hasil pemeriksaan dari Konsultan Hukum di atas. Bilamana angka yang dicatat di faktur penagihan adalah IDR 150,000,000, maka expense yang tertera di buku adalah memang sebesar itu. Tidak lebih dan tidak kurang.
  4. Valuation: Ini berkaitan apakah angka di buku benar-benar menunjukkan nilai riil-nya. Contoh: Ada Piutang yang sudah tidak tertagih selama 3 tahun sebesar IDR 50,000,000. Pertanyaannya adalah, apakah piutang ini bisa tertagih? Dan jika ya, apakah jumlah yang bisa ditagih memang sebesar IDR 50,000,000? Dalam kondisi ini, kita harus menghubungi klien dan mendapatkan konfirmasi darinya. Asumsikan bahwa klien telah megalami kebangkrutan dan dia telah menyatakan bahwa dia tidak bisa membayarkan piutangnya. Jika kondisi demikian maka perlu dilakukan penyisihan piutang. Penyisihan piutang tentu akan mengurangi nilai (value) dari piutang.
  5. Classification and Disclosure: Ini berkaitan dengan pengungkapan informasi di dalam laporan keuangan. Pada umumnya ini berkaitan dengan pengungkapan informasi di bagian “Notes to Financial Statements”. Contoh: Total piutang adalah sebesar 20% dari Total Assets perusahaan, yang mana mayoritas dari piutang itu merupakan piutang kepada pihak yang berhubungan istimewa (related parties). Dengan kondisi demikian, perusahaan akan melakukan pengungkapan siapa saja related parties-nya dan berapa saldo piutang dari masing-masing related party. Contoh lain adalah: Assets yang mempunyai nilai benefit lebih dari 1 tahun tidak diklasifikasikan ke dalam “current assets”, namun sebagai “non-current assets”.
  6. Ownership: Tujuan audit ini memastikan bahwa harta dan hutang yang ada dalam buku perusahaan adalah benar-benar miliknya. Jika suatu asset (misalkan tanah) tidak merupakan hak milik perusahaan secara legal, maka asset tersebut tidak bisa di catat dalam bukunya. Contoh lain adalah jika perusahaan telah menjual 3% piutangnya kepada pihak B. Maka piutang tersebut tidak bisa ia catat lagi sebagai hartanya.

Dari contoh di atas bisa dilihat bahwa suatu prosedur audit bisa memenuhi beberapa audit purpose, yakni prosedur vouching. Contoh lain adalah prosedur pengiriman konfirmasi ke bank. Balasan konfirmasi dari bank dapat memenuhi tujuan ownership (bank menyatakan bahwa memang benar perusahaan memiliki tabungan di bank tersebut) dan accuracy (bank menyatakan bahwa jumlah tabungan perusahaan adalah sebesar X dan jumlahnya sama dengan yang tertera di buku perusahaan, dengan asumsi tidak ada perihal yang perlu direkonsiliasi – no bank reconciliation needed).

Pada dasarnya, audit purposes ini tidak hanya bisa dilakukan oleh auditors. Perusahaan seharusnya bisa memastikan bahwa itu semua terpenuhi terlepas dari ia telah diaudit atau tidak.




Email This Post Email This Post 473 1



Leave a Reply

© 2008 Software Payroll, Pajak, PPh 21, PPN, Akuntansi