Penyetoran Pajak

(1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

(2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

(3) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(4) PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(5) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(6) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(7) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(8) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.

(9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.

(10) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.

(11) PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(12) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(13) PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(13a) PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

(14) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(14a) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

(15) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(16) PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.

(17) Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.

Pelaporan Pajak

(1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (11), dan ayat (12) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

(1a) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13) dan ayat (13a), serta Pasal 2A, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(1b) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13) dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(1c) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13a) dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

(2)  Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) wajib melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.

(3) Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) wajib melaporkan hasil
pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.

(3a) Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (14) dan ayat (15) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(4) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) dan ayat (17) yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

Incoming search terms:

UU No. 13 tahun 2003, Pasal 156, ayat 1 menyebutkan,

” Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. “

Pesangon

Perhitungan pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, ayat 2 paling sedikit ditentukan sebagai berikut:

Masa Kerja
(MK) - Tahun

Uang Pesangon
(Bulan Upah)

s/d  1 thn   
1 s/d 2 thn   
2 s/d 3 thn   
3 s/d 4 thn   
4 s/d 5 thn   
5 s/d 6 thn   
6 s/d 7 thn   
7 s/d 8 thn   
diatas 8 thn

1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
5 kali
6 kali
7 kali
8 kali
9 kali

Penghargaan

Kemudian mengenai perhitungan uang penghargaan masa kerja yang ditentukan dalam Pasal 156, ayat 3 adalah sebagai berikut:

Masa Kerja        
(MK) - Tahun 

Penghargaan
(Bulan Upah)

3 s/d 6 thn  
6 s/d 9 thn  
9 s/d 12 thn  
12 s/d 15 thn  
15 s/d 18 thn  
18 s/d 21 thn  
21 s/d 24 thn  
diatas 24 thn  

2 kali
3 kali
4 kali
5 kali
6 kali
7 kali
8 kali
10 kali

Selain Uang Pesangon dan Penghargaan

Berikutnya, Andapun berhak atas uang cuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang ke tempat di mana Anda direkrut, penggantian perumahan dan kesehatan, dan hak-hak lain seperti diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 156, ayat 4 menyebutkan, ” Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
   Perhitungan Pajak untuk Uang Pesangon & Penghargaan

Contoh Perhitungan

Misalkan pada usia pensiun masa kerja Anda 15 tahun, gaji pokok adalah Rp10.000.000 dan Anda sudah mengambil seluruh cuti Anda, dan tidak ada penggantian hak yang patut diperhitungkan. Selain itu, Anda direkrut dan bekerja di Jakarta, sesuai dengan UU NO. 13 tahun 2003, maka perhitugan uang pesangon dan penghargaan Anda adalah sebagai berikut:

No 

Perhitungan

1  Pesangon  
2  Penghargaan  
3  Pesangon & Penghargaan

4  Pajak u/ Rp50 juta pertama (0 %)
5  Pajak u/ Rp50 juta berikutnya (5 %)  
6  Pajak u/ Rp75 juta (15 %)   
7  Total Pajak     

8  Penghasilan Bersih (3-7)   

9 kali upah per-bulan
6 kali upah per-bulan
Rp 175.000.000

Rp              0
Rp      2.500.000
Rp     11.250.000
Rp     13.750.000

Rp    163.750.000

Perhitungan pajak ini dapat dibuat melalui Program Krishand Software yakni Krishand Payroll dan Krishand PPh 21 melalui menu Bukti Pemotongan PPh 21 Final. Selain perhitungan, dengan Software Krishand tersebut Anda dapat langsung mencetak Bukti Potong tersebut melalui printer.

Untuk keperluan membayar pajak perusahaan, data Bukti Pemotongan PPh 21 Final atas pesangon ini dapat langsung digunakan sebagai data dalam menghasilkan Formulir SPT Masa dan Daftar Bukti Pemotongan PPh 21 yang dapat dicetak langsung ataupun ditransfer datanya untuk di-impor kedalam program e-SPT PPh 21. 

Untuk Anda sebagai pegawai dan Wajib Pajak Pribadi, mintalah Bukti Pemotongan PPh 21 Final atas Pesangon Anda dari bagian Sumber Daya Manusia. Mereka akan memberikan bagaimana menghitung pesangon, penghargaan dan hak lainnya setelah dipotong pajak. Bila formula perhitungan pesangon dan penghargaan yang diatur pada Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama lebih baik dari pada yang diatur dalam UU No. 13/2003, gukankanlah formula yang dipakai pada Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Anda. Untuk kasus PHK karena alasan lain seperti mengundurkan diri, kesalahan berat, keinginan perusahaan dan lainnya telah pula diatur dalam UU No. 13 tahun 2003. Periksalah kembali bagaimana hal itu diatur pada Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Anda.

Selamat menikmati pesangon Anda

Incoming search terms:

1. 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi
2. 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status
3. 3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode Cabang
4. 2 (dua) digit berikutnya adalah Kode Tahun
5. 8 (delapan) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak

Contoh penulisan lengkap format kode faktur pajak yaitu ‘010.000-11.000001′, perhatikan posisi digit dan penempatan tanda baca titik dan strip di antara kode-kode tersebut. Adapun ketentuan pengisian Kode-kode tersebut diatas juga telah diatur dalam peraturan tersendiri, yakni :

Kode Transaksi

Kode transaksi yang dimaksud dalam Format Kode Faktur Pajak sesuai PER – 159/PJ./2006 adalah sebagai berikut :

• 01 – Untuk ‘Penyerahan kepada selain Pemungut PPN’
• 02 – Untuk ‘Penyerahan kepada Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah’
• 03 – Untuk ‘Penyerahan kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendaharawan Pemerintah)’
• 04 – Untuk ‘Penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain Pemungut PPN’
  Yang dimaksud DPP dengan Nilai Lain adalah sebagaimana yng dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002.
• 05 – Untuk ‘Penyerahan yang Pajak Masukannya diDeemed kepada selain Pemungut PPN’
• 06 – Untuk ‘Penyerahan Lainnya kepada selain Pemungut PPN’
• 07 – Untuk ‘Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut kepada selain Pemungut PPN’
• 08 – Untuk ‘Penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM kepada selain Pemungut PPN’
• 09 – Untuk ‘Penyerahan Aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut PPN’

Kode Status

Kode status dari faktur pajak yang dimaksud yakni :

• 0 (nol) – Untuk status faktur pajak ‘Normal’
• 1(satu) – Untuk status faktur pajak ‘Pergantian’

Kode Cabang

Penentuan kode cabang sebanyak 3 (tiga) digit untuk faktur pajak dibuat mengikuti aturan berikut :

1. Dapat diurutkan menurut cara yang Anda anggap paling mudah, namun untuk penambahan Kode Cabang baru setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini Pengusaha Kena Pajak dapat mengurutkan Kode Cabang berdasarkan tanggal pengukuhan masing-masing Kantor Cabang.
2. Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar ditentukan sendiri secara berurutan, yaitu diisi dengan kode ‘000′ untuk Kantor Pusat dan dimulai dari kode ‘001′ untuk Kantor Cabang.
3. Kode Cabang dapat ditambah dan/atau dihentikan penggunaannya karena adanya penambahan dan/atau pengurangan Cabang sesuai dengan perkembangan usaha.
4. Peruntukan Kode Cabang tidak boleh berubah, dan Kode Cabang yang sudah dihentikan penggunaannya tidak boleh digunakan kembali

Kode Tahun

Kode Tahun yang digunakan pada Nomor Seri Faktur Pajak Standar ditulis dengan mencatumkan dua digit terakhir dari tahun diterbitkannya Faktur Pajak Standar, contohnya tahun 2007 ditulis ‘07′.

Nomor Seri Faktur Pajak

Nomor seri Faktur Pajak Standar dimulai dari Nomor Urut 1 (ditulis 6 (enam digit) atau ‘000001′) pada setiap awal tahun takwim, yaitu mulai Masa Pajak Januari dan secara berurutan, naun bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 1 dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang memiliki cabang, maka Nomor Urut 1 (satu) dimulai pada setiap awal tahun takwim Masa Pajak Januari pada masing-masing Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabangnya, kecuali bagi Kantor Cabang yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 1 dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Maka sesuai contoh penulisan lengkap format kode faktur pajak yaitu ‘010.000-11.000001′ mengandung makna Kode Transaksi ‘01′ untuk Penyerahan kepada selin Pemungut PPN, kemudian Kode Status ‘0′ untuk faktur pajak ‘Normal’, kemudian Kode Cabang ‘000′ untuk Pusat, diikuti dengan Kode Tahun ‘11′ untuk Tahun 2011, dan terakhir Nomor Seri Faktur Pajak urutan pertama yakni ‘000001′.

Sedikit tambahan mengenai Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak Standar dan tanggal Faktur Pajak Standar yang harus dibuat secara berurutan. Dengan tidak membedakan antara Kode Transaksi, Kode Status Faktur Pajak Standar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi. Faktur yang tidak sesuai urutan kejadian transaksi, dapat dikategorikan sbg faktur pajak yang cacat, dgn demikian dapat dianggap sbg tidak membuat faktur pajak. Sanksi faktur pajak diatur pada pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 2% dari DPP.

Untuk memudahkan pembuatan faktur pajak, gunakanlah software Krishand PPN 1111 dan Krishand Invoicing. Agar Anda tidak perlu lagi khawatir mengenai kesalahan pengkodean dan penomoran faktur pajak yang akan dibuat. Karena setiap pembuatan faktur pajak dalam software Krishand PPN dan Invoicing.

Sistem akan secara otomatis membuatkan dan mengurutkan sesuai ketentuan format kode faktur pajak. Selain itu software ini juga dapat langsung mencetak faktur pajak melalui format continuous form atau blanko (pre-printed) serta pembuatan laporan SPT Masa PPN dan mengekspor hasilnya ke e-SPT dilengkapi dengan laporan-laporan internal seperti daftar atau rekap faktur pajak keluaran, masukan, nota retur, serta penjualan yang dapat disusun per-periode, per-supplier.

Incoming search terms:

SE tersebut merujuk pada UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang mulai diberlakukan per 1 Januari 2009. Dalam Pasal 21 Ayat (5a) disebutkan bagi WP yang ndak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang memiliki NPWP.

Adapun maksud dari dikeluarkannya SE tersebut agar bagi karyawan/pegawai yang belum mempunyai NPWP segera mendaftarkan diri dan mengimbau kepada seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diminta untuk secara proaktif melakukan sosialisasi kepada Pemberi Kerja / Bendahara Pemerintah. Sehingga ada baiknya bagi perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya untuk segera memiliki NPWP, untuk menekan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Selain itu, memilih metode pemotongan pajak karyawan juga dapat menjadi cara untuk meringankan kewajiban pajak penghasilan. Metode pemotongan pajak yang umum digunakan ada dua macam, yakni Metode Netto dan Metode Gross Up (Pajak Ditanggung oleh Perusahaan) dengan penjelasan sbb:

1. Metode Netto
Dalam metode ini pajak dipotong dari jumlah penghasilan karyawan sehingga biasa disebut dengan Pajak Ditanggung oleh Pegawai.

2. Metode Gross Up
Dalam metode ini perusahaan memberikan tunjangan pajak sebagai komponen penghasilan karyawan yang nilainya sama dengan jumlah pajak yang harus dipotong dari penghasilan karyawan. Biasa disebut juga dengan Pajak Ditanggung oleh Perusahaan. Metode ini akan menghasilkan kewajiban pajak yang lebih besar ketimbang metode Netto, karena nilai tunjangan pajak yang diberikan perusahaan juga merupakan objek pajak yang dihitung ke dalam penghasilan bruto pegawai.

3. Metode Partial Gross Up
Metode ini menggunakan cara pemotongan Gross Up namun bagi karyawan yang belum memiliki NPWP akan dipotong kewajiban pajak 20% lebih tinggi dari penghasilan karyawan.

Dengan menggunakan software Krishand Payroll dan Krishand PPh 21, Anda dapat dengan mudah mengaplikasikan perhitungan pajak penghasilan pegawai dengan metode pemotongan pajak yang berbeda untuk tiap pegawai. Berikut menghasilkan laporan pajak yang diperlukan seperti SPT Masa PPh, SSP, Formulir 1721 A1 dsb dan disertai dengan Laporan-laporan Internal berupa rincian laporan penghasilan per-pegawai, rangkuman bulanan, yang dapat di break down per-cabang dan per-departemen.

Penting bagi kami mengimbau bagi setiap Anda yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak karena sesuai SE diatas hukumnya adalah wajib.

Pendaftaran NPWP selain dengan cara mendaftar sendiri, juga dapat dilakukan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah di mana data yang berhasil dihimpun dari Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah akan disampaikan kepada masing-masing KPP untuk ditindaklanjuti guna diberikan NPWP.

Incoming search terms:

1. Langkah pertama adalah mempersiapkan Laporan Keuangan dan Data Tambahan yang diperlukan yakni:
   - Laporan Rugi Laba
   - Laporan Neraca
   - Data Penyusutan Aktiva termasuk jika terdapat Koreksi fiskal,
   - Menghitung PPh Terutang
    
2. Mengisi lampiran transkrip kutipan elemen Laporan Keuangan yang terdiri dari;
   - 8A-1 : Perusahaan Industri Manufaktur
   - 8A-2 : Perusahaan Dagang
   - 8A-3 : Bank Konvensional
   - 8A-4 : Bank Syariah
   - 8A-5 : Perusahaan Asuransi
   - 8A-6 : Non-Kualifikasi (selain tujuh jenis usaha yang ada)
   - 8A-7 : Dana Pensiun
   - 8A-8 : Perusahaan Pembiayaan  
   Anda tidak perlu mengisi seluruh lampiran diatas, cukup isi saja dengan yang sesuai dengan jenis usaha Anda, Sebagai contoh untuk perusahaan dagang, maka cukup isi lampiran 8A-2. Semua Form tersebut dapat di download.
    
   Tahap berikutnya adalah cara mengisi Isi SPT Tahunan :
3. Mengisi Lampiran Khusus yang terdiri dari :
   - 1A : Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal
   - 2A : Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
   - 3A : Pernyataan Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa
   - 3A-1 : Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa
   - 3A-2 : Pernyataan Transaksi Dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country
   - 4A : Daftar Fasilitas Penanaman Modal
   - 5A : Daftar Cabang Utama Perusahaan
   - 6A : Perhitungan Pph Pasal 26 Ayat (4)
   - 7A : Kredit Pajak Luar Negeri  
   Pada lampiran-lampiran ini Anda diwajibkan mengisi lampiran 1A, Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal, sedangkan lampiran yang lain Wajib diisi jika relevan dengan perusahaan Anda. Misalnya usaha Anda ternyata mempunyai transaksi hubungan istimewa, maka wajib mengisi lampiran 3A, 3A-1, dan 3A-2.  
    
   Yang harus mendapat perhatian dari lampiran Penyusutan Pajak adalah apabila ada selisih antara penyusutan komersial dan fiskal, maka atas selisih tersebut harus dimasukkan juga di form lampiran I.
    
4. Mengsisi Form Lampiran Utama
   Form ini wajib diisi semuanya oleh Wajib Pajak meskipun isinya nihil, yang terdiri dari :
   - Lampiran VI, terdiri dari :
       >Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi
       >Daftar Utang Dari Pemegang Saham Dan/Atau Perusahaan Afiliasi
       >Daftar Piutang Kepada Pemegang Saham Dan/Atau Perusahaan Afiliasi
   Untuk lampiran-lampiran ini silakan diisi sesuai dengan kondisi perusahaan Anda.
    
   - Lampiran V, terdiri dari :
       >Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan
       >Daftar Susunan Pengurus Dan Komisaris
   Untuk lampiran V ini silakan diisi sesuai dengan kondisi perusahaan Anda, dan di lampiran ini jangan lupa menulis NPWP untuk para pemegang saham, pengurus, dan komisaris.
    
   - Lampiran IV
   Lampiran ini berisi tentang PPh Final Dan Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak. Sebagai contoh jika perusahaan memiliki penghasilan yang bersifat final seperti jasa konstruksi, real estate, bunga deposito, dll maka informasi tersebut harus dituangkan di lampiran ini.
    
   Hasil penjumlahan PPh final dipindahkan atau harus sama dengan Form Induk butir 15a, sedangkan Penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak dipindahkan ke form induk butir 15b.
    
   - Lampiran III
   Lampiran ini berisi tentang Kredit Pajak Dalam Negeri. Jumlah kredit pajak lampiran ini harus sama dengan Form Induk butir 8a.
    
   - Lampiran II
   Lampiran ini berisi tentang Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya Dan Biaya Dari Luar Usaha Secara Komersial.
    
   - Lampiran I
   Lampiran ini berisi Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal.
    
5. Berikutnya adalah mengisi Induk SPT Tahunan Badan.
   Setelah semua form lampiran SPT badan terisi, Langkah terakhir adalah mengisi form induk SPT Tahunan PPh Badan, yang secara umum adalah merupakan pindahan dari lampiran-lampiran yang telah dibuat.

Demikian uraian singkat kami mengenai persiapan dan langkah Anda dalam membuat SPT Tahunan Badan seperti kami berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan 2010.

Incoming search terms:

Apakah Insentif tersebut perlu dilaporkan di SPT PPN? Dimana umumnya insentif yang diterima perusahaan tidak dikenakan PPh (leasing tidak membuka bukti potong PPh), dengan alasan karena hal itu merupakan subsidi dan bukan sebagai insentif, namun dalam pencatatan harus tetap dianggap sebagai pendapatan tambahan.

Pada dasarnya setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun, merupakan Objek PPh (sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf (b) UU PPh).

Selanjutnya apabila perusahaan leasing tidak memotong PPh 23 atas insentif penjualan tersebut, maka sesuai asas self assessment, perusahaan harus menghitung dan membayar sendiri PPh yang terhutang atas pendapatan tambahan tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku. Yaitu sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto (menurut Pasal 23 ayat (1) huruf (a) UU PPh).

Sedangkan Insentif penjualan yang tidak terhutang PPh 23, yaitu jika insentif penjualan yang diberikan kepada perusahaan merupakan pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi penjual atau nilai harga pokok penjualan bagi pembeli.

Namun jika insentif penjualan yang diberikan merupakan imbalan yang sudah dianggarkan dan akan diberikan kepada perusahaan karena dapat memenuhi suatu target penjualan dalam jangka waktu tertentu, maka termasuk dalam pengertian hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, yang merupakan objek PPh Pasal 23. (lihat S-29/PJ.43/2003).

Dalam hal insentif tersebut merupakan unsur pengurang harga pokok penjualan bagi pelanggan makan Insentif penjualan bukan ‘diakui’ sebagai penghasilan.

Namun dalam praktiknya, nilai tagihan faktur penjualan adalah nilai bersih setelah potongan harga dan insentif penjualan. Tetapi jika insentif penjualan yang diberikan oleh perusahaan leasing tidak tercantum dalam Faktur Pajak sebagai pengurang Harga Jual, maka atas pembayaran insentif penjualan tersebut merupakan komisi atau bonus yang diberikan kepada pelanggan yang terutang PPN. (lihat S-1060/PJ./53/2005).

Kesimpulannya, bagi perusahaan sebagai penerima insentif perjualan (dengan nama lain hadiah / komisi / bonus) tidak hanya berkewajiban membuat faktur pajak dan memungut PPN sebagai Pajak Keluaran bagi perusahaan. Namun juga wajib melaporkannya dalam SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan.

(sumber: Antari Fawziah/ R&D Division Staff PB Taxand)

Incoming search terms:

Sampai saat ini, belum ada peraturan pajak baru tentang perubahan formulir SSP. Bentuk formulir SSP masih berlandaskan  peraturan PER-38/PJ/2009. Jika Anda berkunjung ke situs resmi Dirjen Pajak, maka formulir SSP yang didownload juga masih mencantumkan tulisan Departemen Keuangan RI.

Jadi jika SSP Anda ditolak dengan alasan harus mencantumkan Kementerian Keuangan RI, bukan Departemen Keuangan RI, maka Anda tanyakan apakah landasan hukumnya. Anda juga dapat menghubungi Kring Pajak 021-500 200 untuk melaporkan  KPP mana yang menolak SSP Anda. Lebih bagus lagi jika saat SSP Anda ditolak, Anda bisa langsung hubungi Kring Pajak dan minta petugas Kring Pajak bicara dengan petugas di kantor pajak.

Incoming search terms:

Pihak yang membayar deviden wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dipotong.

Incoming search terms:

Jenis-jenis penghasilan yang mengalami perubahan perhitungan PPh 21 ini meliputi :

• Imbalan distributor MLM (point 2 di Bukti Potong PPh 21)
• Imbalan kepada petugas dinas luar asuransi (point 3 di Bukti Potong PPh 21)
• Imbalan kepada penjaja barang dagangan (point 4 di Bukti Potong PPh 21)
• Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan (point 10 di Bukti Potong PPh 21)
• Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak berkesinambungan (point 11 di Bukti Potong PPh 21)

Incoming search terms:

Jika Anda ingin mendapatkan format formulir yang baru, silakan download di www.forumpajak.net/download/PER-43-2009.rar

Incoming search terms: