Software Payroll, Pajak, PPh 21, PPN 1107, Akuntansi

Inti dari  Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-180/PJ./2007 :

Bentuk, isi dan tata cara penyampaian SPT Masa PPN 1108 dalam bentuk formulir kertas Hard Copy
SPT Masa PPN 1108 diterapkan dalam rangka uji coba pengolahan data dan dokumen di kantor pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan
Berlaku efektif dan mulai dilaksanakan per Januari 2008

Yang wajib melaksanakan Peraturan Direktur […]

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2006 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi bisa didownload di sini

PER-143/PJ/2007 
TENTANG
TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR PELAPORAN PAJAK UNTUK MASA PAJAK YANG JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR PELAPORAN PAJAK BERSAMAAN DENGAN HARI LIBUR ATAU CUTI BERSAMA BULAN OKTOBER 2007.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara […]

PER-87/PJ/2007
Tentang Tata Cara Penatausahaan WP, Subjek Pajak, Objek Pajak, dalam Rangka Pembentukan KPP Pratama
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-87/PJ/2007
TENTANG
TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI PULAU JAWA DAN PULAU BALI SELAIN KPP PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA PUSAT

Klik disini untuk melihat KUP No. 28 Tahun 2007

DIREKTORAT JENDERAL PAJAKPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-70/PJ/2007
TENTANG
JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETOSEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :

bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan untuk lebih menyederhanakan pelaksanaan pemotongan Pajak […]