Sesuai dengan SE-56/PJ/2010 tanggal 27 April 2010, bagi yang masih punya sisa cetakan Faktur Pajak format lama, diperbolehkan untuk menggunakannya sampai habis.
Incoming search terms:faktur pajak yang dipakai format lama,pedoman payroll=pdf,pengganti kep-545/pj /2000 jo per dirjen no 15pj /2006 tanggal 23 februari 2006,peraturan perpajakan pph 26 pdf,sk umr tangerang 2012 pdf
Terhitung mulai tanggal 1 April 2010, berlaku format Faktur Pajak yang baru. Klik untuk lihat contoh Faktur Pajak format terbaru. Contoh ini merupakan transaksi penjualan dalam mata uang Rupiah.
Berdasarkan pemahalam atas beberapa peraturan pajak yang telah dikeluarkan, tidak berlaku lagi formulir Faktur Pajak Sederhana untuk pembeli tanpa NPWP.
Di dalam PMK Nomor 38/PMK.03/2010 pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa dalam [...]
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2009, terhitung mulai tgl 16 November 2009, uang pesangon baik yang dibayarkan secara sekaligus maupun yang dibayarkan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender, dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut :
>=50.000.000 tarif 0%
>50.000.000 – 100.000.000 tarif 5%
>100.000.000-500.000.000 tarif 15%
>500.000.000 tarif [...]
Download Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
Incoming search terms:tarif pajak beasiswa,objek pajak yang dikecualikan,pajak penghasilan beasiswa,pmk beasiswa
Download Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Incoming search terms:mencegah penyalahgunaan pajak ppn,pencegahan penyalahgunaan pajak,per 62 tahun 2009,per 62/pj/2009,per- 62 tahun 2009 pajak berganda
Download Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Incoming search terms:per-61/pj/2009,per 61 tahun 2009,per-61 pj 2009,persetujuan penghindaran pajak berganda,PER-61/PJ /2009,per 62 pj 2009,per 61 pj 2009,per 61/pj/2009,per – 61/pj/2009,menghitung pajak ppn berganda
Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-22/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu. Download peraturan perubahan PPh 21 Ditanggung Pemerintah tersebut di sini
Incoming search terms:PPh untuk upah/penghasian di bawah ptkp,perubahan PPh,pph 21 ditanggung pemerintah,surat setoran pajak dtp,pph21 ditanggung pemerintah,pph 21 yang [...]
PPh Ditanggung Pemerintah hanya berlaku untuk bulan Pebruari s/d Nopember 2009 untuk sektor usaha tertentu.
Bagi yang tidak punya NPWP, maka PPh DTP hanya diberikan s/d Juni 2009
Bagi yang tidak punya NPWP, PPh Ditanggung Pemerintah dihitung berdasarkan tarif normal, bukan lebih tinggi 20%.
Masalah dalam perhitungan PPh Ditanggung Pemerintah
Pegawai yang berhenti di tengah tahun kemungkinan besar akan mendapatkan [...]
Terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 2009, bagi Wajib Pajak yang mempunya penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari 60 juta setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi, maka WP yang bersangkutan menggunakan formulir SPT 1770 SS (Sangat Sederhana) untuk menyampaikan laporan [...]
Bagi pegawai yang tidak punya NPWP, maka untuk pemotongan pajak pesangon, tidak dikenakan tarif lebih tinggi 20%. Jadi intinya, tarif lebih tinggi 20% tidak berlaku untuk PPh 21 final.
Incoming search terms:perhitungan pajak pesangon,contoh perhitungan pajak pesangon,pph 21 atas pesangon,pajak atas pesangon,cara menghitung pajak pesangon,perhitungan pajak pensiun,pajak untuk pesangon,pajak pesangon terbaru,pph atas pesangon,perhitungan PPh21 pesangon