Software Payroll, Pajak, PPh 21, PPN 1111, Accounting

Sekedar informasi untuk pengguna software Krishand PPh 21 dan Krishand Payroll, biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 6 juta per tahun sejak tgl 1 Januari 2009. Incoming search terms:biaya jabatan,biaya jabatan pph 21,contoh perhitungan pph 21 terbaru,biaya jabatan pph 21 2011,perhitungan pph 21 terbaru,perhitungan biaya jabatan,TARIF BIAYA JABATAN,biaya jabatan 2010,pengertian biaya jabatan,Biaya jabatan [...]

Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 42/PJ/2008 tgl 20 Oktober 2008, maka terjadi perubahan pada format formulir Bukti Potong PPh 23. Di samping Bukti Potong PPh 23, juga terjadi perubahan format pada formulir SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasa 4 Ayat (2), dan SPT Masa PPh Pasal 22. Formulir-formulir yang mengalami perubahan : Bukti [...]

Anda sudah tahu peraturan Pajak Penghasilan yang mulai berlaku 1 Januari 2009 ? Anda bisa download peraturannya di www.pajak.net/blog/peraturan/UU-36-2008.pdf. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bisa didownload di www.pajak.net/blog/peraturan/penjelasan-UU-36-2008.pdf Incoming search terms:UU PPH,uu pajak penghasilan,UU PPh terbaru,UU Pajak,undang-undang pajak penghasilan,peraturan pajak penghasilan,uu no 36 tahun 2008,uu 36 tahun 2008,Undang-undang pajak penghasilan terbaru,peraturan pajak pph 21

Inti dari  Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-180/PJ./2007 : Bentuk, isi dan tata cara penyampaian SPT Masa PPN 1108 dalam bentuk formulir kertas Hard Copy SPT Masa PPN 1108 diterapkan dalam rangka uji coba pengolahan data dan dokumen di kantor pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan Berlaku efektif dan mulai dilaksanakan per Januari 2008 Yang [...]

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2006 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi bisa didownload di sini Incoming search terms:per-15/pj/2006,pasal 6 uu pph per 15/pj/2006,per 15 pph 21,peraturan direktur jenderal pajak nomor : per-15/pj /2006 tentang perubahan keputusan [...]

PER-143/PJ/2007  TENTANG TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR PELAPORAN PAJAK UNTUK MASA PAJAK YANG JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR PELAPORAN PAJAK BERSAMAAN DENGAN HARI LIBUR ATAU CUTI BERSAMA BULAN OKTOBER 2007. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan [...]

PER-87/PJ/2007 Tentang Tata Cara Penatausahaan WP, Subjek Pajak, Objek Pajak, dalam Rangka Pembentukan KPP Pratama DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-87/PJ/2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI PULAU JAWA DAN PULAU BALI SELAIN KPP [...]

Klik disini untuk melihat KUP No. 28 Tahun 2007 Incoming search terms:UU KUP,uu kup terbaru,kup terbaru,UU KUP No 28 tahun 2007,uu kup 2009,pph 28,uu no 28 tahun 2007,undang-undang kup,kup no 28 tahun 2007,uu kup no 16 tahun 2009

DIREKTORAT JENDERAL PAJAKPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-70/PJ/2007 TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETOSEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum [...]