Software Payroll, Pajak, PPh 21, PPN 1107, Akuntansi

Pajak Deviden Tahun 2010 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Admin — Thu, 29 Jul 2010 02:47:09 +0000

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010, penghasilan deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diterima WP orang pribadi dalam negeri dikenakan pajak 10% dan bersifat final.

Pihak yang membayar deviden wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dipotong.

Cetakan Faktur Pajak Lama Boleh Digunakan Sampai Habis

Admin — Mon, 17 May 2010 02:39:04 +0000

Sesuai dengan SE-56/PJ/2010 tanggal 27 April 2010, bagi yang masih punya sisa cetakan Faktur Pajak format lama, diperbolehkan untuk menggunakannya sampai habis.

Format Faktur Pajak Terbaru Mulai Tanggal 1 April 2010

Admin — Tue, 30 Mar 2010 03:47:47 +0000

Terhitung mulai tanggal 1 April 2010, berlaku format Faktur Pajak yang baru. Klik untuk lihat contoh Faktur Pajak format terbaru. Contoh ini merupakan transaksi penjualan dalam mata uang Rupiah.

Berdasarkan pemahalam atas beberapa peraturan pajak yang telah dikeluarkan, tidak berlaku lagi formulir Faktur Pajak Sederhana untuk pembeli tanpa NPWP.

Di dalam PMK Nomor 38/PMK.03/2010 pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa dalam Faktur Pajak, untuk persyaratan formal paling sedikit harus memuat :

a. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
b. nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
d. PPN yang dipungut;
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Dan di pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa bagi PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal akan dikenakan sanksi.

Tetapi terdapat pengecualian untuk sanksi tersebut seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2010 pada pasal 15 ayat 2 dalam hal pembuatan Faktur Pajak yang tidak memuat nama, alamat dan NPWP pembeli.

Walaupun transaksi Faktur Pajak Sederhana dan Faktur Pajak Standar digabung dalam satu dokumen baru yang namanya Faktur Pajak, maka dalam pelaporan SPT Masa PPN, tetap dibedakan pengelompokan antara Faktur Pajak dan Faktur Pajak Sederhana.

Untuk mengantisipasi peraturan PPN terbaru ini, telah dirilis software Krishand PPN 1107 versi 4.0 terbaru dan dalam waktu dekat, juga akan dirilis Krishand PPN 1108.

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) Atas Pembayaran Uang Pesangon

Admin — Mon, 30 Nov 2009 08:42:02 +0000

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2009, terhitung mulai tgl 16 November 2009, uang pesangon baik yang dibayarkan secara sekaligus maupun yang dibayarkan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender, dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut :

>=50.000.000 tarif 0%
>50.000.000 – 100.000.000 tarif 5%
>100.000.000-500.000.000 tarif 15%
>500.000.000 tarif 25%

Sementara jika uang pesangon dibayarkan secara bertahap dan pembayaran dilakukan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, PPh Pasal 21 yang dikenakan tidak bersifat final dengan tarif:

5%, untuk penghasilan bruto hingga Rp. 50.000.000;
15%, untuk penghasilan bruto di atas Rp. 50.000.000 hingga Rp. 250.000.000;
25%, untuk penghasilan bruto di atas Rp. 250.000.000 hingga Rp. 500.000.000;
30%, untuk penghasilan bruto di atas Rp. 500.000.000

Jika pajak bersifat tidak final, maka dikenakan tarif 20% lebih tinggi bagi yang tidak punya NPWP.

Contoh kasus pembayaran uang pesangon:

Jan 2010 : Rp. 240.000.000
Jan 2011 : Rp. 120.000.000
Juli 2011 : Rp. 120.000.000
Jan 2012 : Rp. 120.000.000

Januari 2010

0%   x Rp.    50.000.000 = Rp.                      0
5% x Rp.    50.000.000 = Rp. 2.500.000
15% x Rp. 140.000.000 = Rp. 21.000.000
                                                       ——————–
                                                       Rp. 23.500.000

Januari 2011

15% x Rp. 120.000.000 = Rp. 18.000.000

Juli 2011

15% x Rp. 120.000.000 = Rp. 18.000.000

Januari 2012

5% x Rp. 50.000.000 = Rp.   2.500.000
15% x Rp. 70.000.000 = Rp. 10.500.000
                                                     ——————–
                                                     Rp. 13.000.000

Dari contoh kasus di atas, jika uang pesangon dicicil lebih dari 2 thn, maka pajak pesangon di tahun ke-3 malah bisa menurun.

PMK 154 Tahun 2009 – Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan

Admin — Fri, 20 Nov 2009 10:36:43 +0000

Download Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan

PER-62/PJ/2009 – Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Admin — Fri, 20 Nov 2009 10:21:28 +0000

Download Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

PER-61/PJ/2009 – Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Admin — Fri, 20 Nov 2009 10:14:27 +0000

Download Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

Admin — Fri, 20 Nov 2009 09:42:04 +0000

Sesuai dengan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 167 tahun 2009, ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2010 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 1.118.009 / bulan

Seminar Pokok Perubahan UU PPN, PPnBm

Admin — Thu, 05 Nov 2009 10:33:05 +0000

POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PPN, PPnBM
DAN APLIKASI PPN
Rabu, 25 November 2009, Pukul 09.00 – 17.00
Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah disahkan. Beberapa perubahan yang terdapat dalam UU PPN dan PPnBM 2009 akan mempengaruhi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Meskipun UU PPN dan PPnBM 2009 diberlakukan mulai 1 April 2010, sebagai Wajib Pajak Anda perlu mengetahui perubahannya seawal mungkin. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban PPN memerlukan administrasi yang tidak sederhana dan aplikasi PPN seringkali dibutuhkan untuk membantu Wajib Pajak.

DBW Tax Center bekerjasama dengan Krishand Software menyelenggarakan workshop untuk membantu Anda memahami perubahan UU PPN dan PPnBM 2009 serta mempermudah administrasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban PPN. Bagaimana pokok-pokok perubahan UU PPN dan PPnBM ? Bagaimana implikasi perubahan tersebut terhadap pemenuhan hak dan kewajiban Anda ? Bagaimana aplikasi PPN dapat membantu Anda ? Manfaatkan hak perpajakan Anda ! Jangan sampai Anda salah melaksanakan kewajiban perpajakan !

MATERI WORKSHOP
• Pokok-pokok perubahan UU PPN dan PPnBM 2009 :
– Objek dan non objek pajak
– Bukan objek
– Pengembalian (retur) Jasa Kena Pajak
– Pajak penjualan atas barang mewah
– Pengkreditan pajak masukan
– Restitusi PPN
– Deemed pajak masukan
– Pemusatan tempat PPN terutang
– Saat pembuatan faktur pajak
– Fasilitas perpajakan
– Restitusi untuk turis asing
– Tanggung renteng

• Aplikasi penghitungan dan pelaporan PPN : Krishand PPN 1107

TARGET PESERTA
Pengusaha, Pengurus/staf perusahaan, Praktisi. Disarankan membawa laptop untuk menginstal aplikasi.

INVESTASI
Normal Rp 1.100.000/peserta
Khusus Rp 950.000/peserta untuk pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal H-7
Termasuk makan siang, 3 kali snack, sertifikat, bahan modul
Bonus :
• Buku Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26
• CD Krishand PPN 1107 limited version
Deskripsi aplikasi : Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, Nota Retur Pembelian, Nota Retur Penjualan, SPT Masa PPN, fasilitas impor/ekspor data dari Ms. Excel, dilengkapi laporan-laporan internal, upload data ke e-SPT PPN 1107

PEMBICARA
Drs. Didik Budi Waluyo, MBuss
Konsultan Pajak DBW Tax Consulting
Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
Pernah bertugas selama 25 tahun di Direktorat Jenderal Pajak, jabatan terakhir sebelum pensiun dini adalah Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua
Tim Krishand Software

INFORMASI : www.dbwtaxcenter.com/dbw/?mod=event
PENDAFTARAN ONLINE : www.dbwtaxcenter.com/dbw/?mod=event#
INFORMASI LEBIH LANJUT
DBW Tax Center, 7970795, 7970821 pes. 104 (Yuli) fax. 7970857
Wisma Ritra Lt. 2, Jl. Warung Buncit Raya No. 6 Jakarta 12740
Email : service@dbwtaxcenter.com

Seminar SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember 2009

Admin — Thu, 05 Nov 2009 10:16:57 +0000

SPT PPh PASAL 21/26 MASA DESEMBER 2009 DAN APLIKASI PPh PASAL 21
Rabu, 11 November 2009, Pukul 09.00 – 17.00
Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2009 tidak ada lagi SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sebagai gantinya, SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember akan melaporkan jumlah kumulatif penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 terutang dalam tahun kalender yang bersangkutan. Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21/26 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala (formulir 1721-I) harus dilampirkan dalam SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember. Sebagai pemotong PPh Pasal 21/26, Anda harus mengantisipasi perubahan ini dengan mulai mempersiapkan penyusunan SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember 2009.

DBW Tax Center bekerjasama dengan Krishand Software menyelenggarakan workshop untuk membantu Anda mempersiapkan penyusunan SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember 2009. Bagaimana tahapan penyusunannya ? Permasalahan apakah yang terdapat dalam penyusunan dan bagaimana menyikapinya dalam perencanaan perpajakan ? Bagaimana aplikasi PPh Pasal 21 dapat membantu penyusunan ? Manfaatkan hak perpajakan Anda ! Jangan sampai Anda salah melaksanakan kewajiban perpajakan !

MATERI WORKSHOP

• Pokok-pokok perubahan PER-31, 32, 57/PJ/2009
• Identifikasi transaksi dan penghitungan PPh Pasal 21 lebih setor
• Ekualisasi objek PPh Pasal 21 dengan pembayaran gaji, upah dan sebagainya
• Benchmarking pembayaran gaji, upah dan sebagainya
• Permasalahan pemotongan PPh Pasal 21/26 dan cara menyikapinya dalam perencanaan perpajakan
• Pemeriksaan PPh Pasal 21
• Aplikasi penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 : Krishand PPh Pasal 21

TARGET PESERTA
Pengusaha, Pengurus/staf perusahaan, Praktisi yang telah memahami penghitungan PPh Pasal 21 secara umum. Jumlah peserta terbatas dan disarankan membawa laptop untuk menginstal aplikasi.

INVESTASI
Normal Rp 1.100.000/peserta
Khusus Rp 950.000/peserta untuk pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal H-7
Termasuk makan siang, 3 kali snack, sertifikat, bahan modul

Bonus :
• Buku Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26
Deskripsi buku :
Dilengkapi dengan CD aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26, formulir SPT Masa dan bukti pemotongan PPh Pasal 21/26 sesuai dengan PER-32/PJ/2009
Penyusun : Drs. Didik Budi Waluyo, MBuss
Penerbit : DBW Tax Center / PT Warta Mitra Mandiri
Percetakan : PT Gramedia, Jakarta
Ukuran : 17,5 x 25,5 cm
Tebal : viii + 96 hlm
Cover dan isi : Art Carton 230gr, laminating doft, kertas HVS 70 gr

• CD Krishand PPh Pasal 21 limited version
Deskripsi aplikasi : Setup Pegawai, Perhitungan PPh 21 bulanan pegawai tetap, Bukti Pemotongan PPh 21/26, PPh 21 Final (pesangon), SPT Masa PPh 21/26, SSP, Daftar Bukti Pemotongan PPh 21/26 Final dan tidak Final, formulir 1721-I, 1721-II, 1721-T, 1721-A1, fasilitas impor/ekspor data dari Ms. Excel, upload ke e-SPT PPh 21