<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Software Payroll, Pajak, PPh 21, PPN 1107, Akuntansi</title>
	<link>http://www.pajak.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 02:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Pajak Deviden Tahun 2010 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri</title>
		<description><![CDATA[Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010, penghasilan deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diterima WP orang pribadi dalam negeri dikenakan pajak 10% dan bersifat final.
Pihak yang membayar deviden wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final [...]]]></description>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2010/07/29/pajak-deviden-tahun-2010-untuk-wajib-pajak-orang-pribadi-dalam-negeri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cetakan Faktur Pajak Lama Boleh Digunakan Sampai Habis</title>
		<description><![CDATA[Sesuai dengan SE-56/PJ/2010 tanggal 27 April 2010, bagi yang masih punya sisa cetakan Faktur Pajak format lama, diperbolehkan untuk menggunakannya sampai habis.
]]></description>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2010/05/17/cetakan-faktur-pajak-lama-boleh-digunakan-sampai-habis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Format Faktur Pajak Terbaru Mulai Tanggal 1 April 2010</title>
		<description><![CDATA[Terhitung mulai tanggal 1 April 2010, berlaku format Faktur Pajak yang baru. Klik untuk lihat contoh Faktur Pajak format terbaru. Contoh ini merupakan transaksi penjualan dalam mata uang Rupiah.
Berdasarkan pemahalam atas  beberapa peraturan pajak yang telah dikeluarkan, tidak berlaku lagi formulir Faktur Pajak Sederhana untuk pembeli tanpa NPWP.
Di dalam PMK Nomor 38/PMK.03/2010 pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa dalam [...]]]></description>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2010/03/30/format-faktur-pajak-terbaru-mulai-tanggal-1-april-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perubahan Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) Atas Pembayaran Uang Pesangon</title>
		<description><![CDATA[Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2009, terhitung mulai tgl 16 November 2009, uang pesangon baik yang dibayarkan secara sekaligus maupun yang dibayarkan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender, dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut :
&#62;=50.000.000 tarif 0%
&#62;50.000.000 &#8211; 100.000.000 tarif 5%
&#62;100.000.000-500.000.000 tarif 15%
&#62;500.000.000 tarif [...]]]></description>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2009/11/30/perubahan-tarif-pajak-penghasilan-pph-21-atas-pembayaran-uang-pesangon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PMK 154 Tahun 2009 &#8211; Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan</title>
		<description><![CDATA[Download Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
]]></description>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2009/11/20/pmk-154-tahun-2009-beasiswa-yang-dikecualikan-dari-objek-pajak-penghasilan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PER-62/PJ/2009 &#8211; Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda</title>
		<description><![CDATA[Download Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
]]></description>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2009/11/20/per-62pj2009-pencegahan-penyalahgunaan-persetujuan-penghindaran-pajak-berganda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PER-61/PJ/2009 &#8211; Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda</title>
		<description><![CDATA[Download Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
]]></description>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2009/11/20/per-61pj2009-tata-cara-penetapan-persetujuan-penghindaran-pajak-berganda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010</title>
		<description><![CDATA[Sesuai dengan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 167 tahun 2009, ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2010 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 1.118.009 / bulan
]]></description>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2009/11/20/upah-minimum-provinsi-dki-jakarta-tahun-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seminar Pokok Perubahan UU PPN, PPnBm</title>
		<description><![CDATA[POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PPN, PPnBM
DAN APLIKASI PPN
Rabu, 25 November 2009, Pukul 09.00 – 17.00
Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah disahkan. Beberapa perubahan yang terdapat dalam UU PPN dan PPnBM 2009 [...]]]></description>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2009/11/05/seminar-pokok-perubahan-uu-ppn-ppnbm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seminar SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember 2009</title>
		<description><![CDATA[SPT PPh PASAL 21/26 MASA DESEMBER 2009 DAN APLIKASI PPh PASAL 21
Rabu, 11 November 2009, Pukul 09.00 – 17.00
Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2009 tidak ada lagi SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sebagai gantinya, SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember akan melaporkan jumlah kumulatif penghasilan bruto dan PPh Pasal [...]]]></description>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2009/11/05/seminar-spt-pph-pasal-2126-masa-desember-2009/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
