Search Results

Berapakah Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Menurut Undang-Undang?

Thursday, November 24th, 2011

Misalnya Anda adalah pegawai sebuah perusahaan yang telah mengabdi seumur hidup Anda dan memutuskan untuk pensiun normal di usia 55 tahun. Maka, tahukah Anda berapa besaran uang pesangon dan uang penghargaan yang seharusnya Anda terima seandainya Anda berhenti bekerja dari perusahaan Anda? Karena Anda akan mendapatkan minimum sejumlah uang seperti telah diatur dalam Undang-Undang No. […]

Seminar SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember 2009

Thursday, November 5th, 2009

SPT PPh PASAL 21/26 MASA DESEMBER 2009 DAN APLIKASI PPh PASAL 21 Rabu, 11 November 2009, Pukul 09.00 – 17.00 Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2009 tidak ada lagi SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sebagai gantinya, SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember akan melaporkan jumlah kumulatif penghasilan bruto […]

Perubahan Formulir PPh 21 Tahun 2009

Friday, June 5th, 2009

Sesuai dengan PER-32/PJ/2009, maka terjadi perubahan pada formulir Bukti Potong PPh 21/26, Daftar Bukti Potong PPh 21/26, SPT Masa PPh 21/26, dan SPT Tahunan PPh 21. Di samping formulir-formulir yang sudah ada, masih ada formulir tambahan yaitu : 1721-I, 1721-II, 1721-T Pada akhir tahun, perusahaan tetap harus membuat formulir 1721-A1 dan 1721-I. Walaupun bentuk formulir Bukti […]

Perhitungan PPh 21 Jika Pegawai Baru Memiliki NPWP di Akhir Tahun

Wednesday, January 21st, 2009

Misalkan pegawai baru punya NPWP di bulan Oktober 2009, sedangkan dari Jan-Sept 2009, pegawai tsb telah dipotong PPh 21 dengan tarif lebih tinggi 20%, maka PPh 21 yang telah dipotong tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh terutang bulan-bulan berikutnya. Incoming search terms:berapa persen pph 21,potongan pph 21 berapa persen,berapa persen pajak penghasilan,pph 21 berapa persen,potongan npwp,perhitungan […]

Biaya Jabatan Terbaru Untuk Perhitungan PPh 21 Tahun 2009

Monday, January 19th, 2009

Sekedar informasi untuk pengguna software Krishand PPh 21 dan Krishand Payroll, biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 6 juta per tahun sejak tgl 1 Januari 2009. Incoming search terms:biaya jabatan,biaya jabatan pph 21,pajak,contoh perhitungan pph 21 terbaru,biaya jabatan pph 21 2011,perhitungan pph 21 terbaru,perhitungan biaya jabatan,TARIF BIAYA JABATAN,pengertian biaya jabatan,Biaya jabatan pph 21 […]

Pokok-pokok pikiran PPh yang baru disahkan oleh DPR, Selasa (2/9/2008)

Wednesday, September 3rd, 2008

Berikut pokok-pokok pikiran dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) yang baru disahkan oleh DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2008) :  Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, Incoming search terms:ptkp pph 21 tahun 2012,undang undang perpajakan terbaru 2011,tarif […]

RUU PPh Disahkan Jadi UU

Wednesday, September 3rd, 2008

Rabu, 3 September 2008 | 07:23 WIB JAKARTA, RABU – Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau RUU PPh secara resmi disahkan menjadi UU. Dengan demikian, perhitungan PPh, baik bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi, akan mengacu pada UU tersebut yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Incoming search terms:pajak proyek

PTKP Tahun 2013 Terbaru

Tuesday, November 6th, 2012

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, terhitung mulai 1 Januari 2013, PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yang berlaku adalah sebagai berikut: Untuk diri WP Rp 24.300.000 Tambahan WP Kawin Rp 2.025.000 Tambahan untuk penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami Rp 24.300.000 Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (max 3 orang) @ Rp 2.025.000 Berikut […]

Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan Pajak

Friday, February 3rd, 2012

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak diatur sebagai berikut: Penyetoran Pajak (1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus […]

Tips Untuk Meringankan Pajak Karyawan

Wednesday, November 16th, 2011

Terhitung sejak 1 Januari 2009, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan ketentuan untuk mengenakan tarif pajak lebih besar kepada para karyawan / pegawai yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yakni dengan mengenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif PPh Pasal 21. Ketentuan tersebut dituangkan oleh Dirjen Pajak dalam Surat Edaran No. SE-59/PJ/2008 […]

© 2008 Software Payroll, Pajak, PPh 21, PPN, Akuntansi