Search Results

Software Faktur Pajak / PPN Sesuai PER 24 Tahun 2012

Saturday, March 16th, 2013

Sehubungan dengan penerbitan Faktur Pajak sesuai PER-24/PJ/2012, maka telah dirilis software Krishand PPN 1111 Versi 2.0. Beberapa keunggulan yang terdapat aplikasi Krishand PPN 1111 Versi 2.0 : Mencatat semua data surat penetapan nomor faktur pajak dari KPP Mencegah terjadinya pembuatan nomor faktur pajak di luar nomor yang telah dijatahkan Menampilkan Nomor KMK dan Tanggal KMK [...]

Software Bukti Pengeluaran Kas – Dinas Pemda

Thursday, March 8th, 2012

Sesuai dengan permintaan salah satu dinas pemerintahan daerah untuk dibuatkan software mencetak bukti pengeluaran kas, maka Krishand Software telah membuat aplikasi input dan cetak bukti kas pengeluaran seperti gambar di samping ini. Bendahara pengeluaran sangat mudah menginput data transaksi dan jika ada kesalahan data, mudah dikoreksi. Untuk kata-kata pada keterangan pembayaran yang sering digunakan dalam [...]

Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan Pajak

Friday, February 3rd, 2012

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak diatur sebagai berikut: Penyetoran Pajak (1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus [...]

Format Kode dan Penomoran Faktur Pajak

Thursday, November 17th, 2011

Menurut peraturan yang berlaku yakni PER – 159/PJ./2006, Format kode Faktur Pajak Standar terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu : 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status 3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode Cabang 2 (dua) digit berikutnya adalah Kode Tahun 8 (delapan) digit berikutnya adalah Nomor [...]

Tips Untuk Meringankan Pajak Karyawan

Wednesday, November 16th, 2011

Terhitung sejak 1 Januari 2009, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan ketentuan untuk mengenakan tarif pajak lebih besar kepada para karyawan / pegawai yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yakni dengan mengenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif PPh Pasal 21. Ketentuan tersebut dituangkan oleh Dirjen Pajak dalam Surat Edaran No. SE-59/PJ/2008 [...]

Panduan Persiapan dan Cara Pengisian SPT Tahunan Badan

Tuesday, November 1st, 2011

Mengisi SPT Tahunan PPh Badan dapat menjadi hal yang rumit untuk dikerjakan walaupun sudah tersedia petunjuk yang jelas. Untuk membantu Anda mempersiapkan dan memahami cara pengisian SPT Tahunan PPh Badan, berikut kami uraikan tahapan dan langkah yang mudah untuk Anda: Incoming search terms:laporan pajak tahunan,laporan pajak,laporan pajak perusahaan,cara membuat neraca tahunan,cara mengisi spt tahunan badan,contoh [...]

Seminar Pokok Perubahan UU PPN, PPnBm

Thursday, November 5th, 2009

POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PPN, PPnBM DAN APLIKASI PPN Rabu, 25 November 2009, Pukul 09.00 – 17.00 Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah disahkan. Beberapa perubahan yang terdapat dalam UU [...]

Seminar SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember 2009

Thursday, November 5th, 2009

SPT PPh PASAL 21/26 MASA DESEMBER 2009 DAN APLIKASI PPh PASAL 21 Rabu, 11 November 2009, Pukul 09.00 – 17.00 Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2009 tidak ada lagi SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sebagai gantinya, SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember akan melaporkan jumlah kumulatif penghasilan bruto [...]

PER-143/PJ/2007

Thursday, October 4th, 2007

PER-143/PJ/2007  TENTANG TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR PELAPORAN PAJAK UNTUK MASA PAJAK YANG JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR PELAPORAN PAJAK BERSAMAAN DENGAN HARI LIBUR ATAU CUTI BERSAMA BULAN OKTOBER 2007. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan [...]

PER-87/PJ/2007

Monday, September 10th, 2007

PER-87/PJ/2007 Tentang Tata Cara Penatausahaan WP, Subjek Pajak, Objek Pajak, dalam Rangka Pembentukan KPP Pratama DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-87/PJ/2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI PULAU JAWA DAN PULAU BALI SELAIN KPP [...]

© 2008 Software Payroll, Pajak, PPh 21, PPN, Akuntansi