Seberapa Dalam Anda Menguasai Angka-Angka Pajak Penghasilan Yang Telah Anda Laporkan ?

Setiap bulan tugas Anda adalah mengerjakan pelaporan pajak penghasilan dengan menggunakan software eSPT PPh 21. Jika atasan Anda mengajukan pertanyaan berikut ini, seberapa cepat dan akurat jawaban yang Anda berikan ?

Berapa jumlah pajak penghasilan dan bruto pegawai tetap yang telah kita laporkan sampai bulan ini ?

Jika Anda butuh waktu yang cukup lama untuk memberikan jawaban yang akurat, maka Anda boleh mengikuti cara saya. Saya hanya butuh beberapa detik saja untuk menyajikan semua angka yang dibutuhkan. Tidak perlu repot-repot buat rekap di Excel. Semua ini bisa terjadi karena saya menggunakan software Krishand eSPT PPh 21 2014 – suatu software utility yang link ke data eSPT PPh 21.Di bawah ini contoh data yang telah saya laporkan lewat program eSPT dan rangkumannya bisa langsung saya dpatkan lewat software Krishand eSPT PPh 21. Silakan klik download software Krishand eSPT PPh 21

Data 1721-1 periode Januari 2014Data 1721-1 periode Februari 2014Data 1721-1 periode Maret 2014 Menu Utama Krishand eSPT PPh 21 2014Rangkuman bruto 1721-1 periode Januari - Desember 2014Rangkuman PPh 21 1721-1 periode Januari - Desember 2014

Setiap bulan kita melaporkan nilai bruto dan PPh 21 dari masing-masing pegawai tetap lewat formulir 1721-I Bulanan. Pada saat bulan Desember, kita akan membuat laporan 1721-A1 dari masing-masing pegawai dan laporan 1721-I Tahunan. Bagaimana kita memastikan nilai akumulasi bruto dan PPh 21 yang bersumber dari formulir 1721-I Bulanan periode Januari s/d Desember dari masing-masing pegawai sama dengan angka bruto dan PPh 21 pada formulir 1721-A1 ? Jika terjadi selisih, pegawai mana saja yang mengalami selisih ?

Jika kita menggunakan Krishand eSPT PPh 21, hanya dengan satu klik, maka kita sudah mendapatkan jawabannya.

Daftar 1721A1 dalam program eSPT PPh 21Selisih PPh 21 1721A1Selisih Bruto 1721A1

Incoming search terms:

pajak tahunan,formulir 1721-I excel,apa itu setoran pajak tahunan,pajak PPN PPH DAN LAPORAN TAHUNAN,pajak langsung dan pajak tidak langsung,formulir lapor pajak pph21,form spt 1721 excel,FORM PAJAK PPH 21 BULANAN,form laporan pph 21,contoh contoh pajak

Panduan Persiapan dan Cara Pengisian SPT Tahunan Badan

Mengisi SPT Tahunan PPh Badan dapat menjadi hal yang rumit untuk dikerjakan walaupun sudah tersedia petunjuk yang jelas. Untuk membantu Anda mempersiapkan dan memahami cara pengisian SPT Tahunan PPh Badan, berikut kami uraikan tahapan dan langkah yang mudah untuk Anda: Continue reading

Incoming search terms:

laporan pajak tahunan,laporan pajak,laporan pajak perusahaan,yhs-fullyhosted_010,contoh spt tahunan badan nihil,cara membuat neraca tahunan,cara mengisi spt tahunan badan,cara menghitung amortisasi,laporan pajak tahunan perusahaan,cara mengisi SPT Tahunan

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (2)

B. Kewajiban Setelah Memperoleh NPWP

1.      Apa saja kewajiban Wajib Pajak setelah memperoleh NPWP/ NPPKP ?
Kewajiban yang harus dilaksanakan setelah memperoleh NPWP oleh Wajib Pajak:

a.      Kewajiban sehubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh);

b.      Kewajiban sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM);

c.       Pembukuan/Pencatatan.

2.      Apa saja kewajiban Wajib Pajak Sehubungan dengan Pajak Penghasilan ?
Kewajiban Wajib Pajak sehubungan dengan Pajak Penghasilan:

a.      SPT Masa;

b.      SPT Tahunan (Badan/Orang Pribadi/Pasal 21);

c.       Pelunasan utang pajak yang tercantum dalam “surat ketetapan  Pajak dan surat  keputusan lainnya.

3.      Kapankah batas waktu pembayaran dan pelaporan PPh ?
Batas waktu pembayaran :

a.      PPh Pasal 25 selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya;

b.      PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;

c.       PPh Pasal 22:

-       Impor harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk;

-       Yang pemungutannya dilakukan oleh Bea Cukai disetor dalam jangka waktu satu hari;

-       Bendaharawan disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran;

-       Penyerahan dari Pertamina, Bulog harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum Delivery Order ditebus;

-       Penyerahan yang dilakukukan selain Pertamina dan Bulog harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya;

Batas waktu untuk pelaporannya, setelab melakukan pembayaran / penyetoran:
Apabila Anda sudah membayar angsuran PPh, Anda harus melaporkan pembayaran itu ke KPP sebagai berikut:

a.      PPh Pasal 25 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya;

b.      PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya;

c.       PPh Pasal 22:

1.      Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selambat-lambatnya tujuh hari setelah batas waktu penyetoran berakhir.

2.      Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah, BUMN/ BUMD, selambat-lambatnya 14 hari setelah masa pajak berakhir.

3.      Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif yang ditunjuk oleh Kepala KPP atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri, selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

4.      Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas dan atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh BULOG, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

4.      Apa saja yang menjadi dasar penagihan pajak?
Macam-macam surat ketetapan yang berkenaan dengan utang pajak yang harus dilunasi:
Utang pajak yang tercantum dalam:

a.      Surat Tagihan Pajak (STP);

b.      Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);

c.       Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);

d.      Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan SuratPutusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

5.      Apakah kewajiban Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ?
Kewajiban Wajib Pajak sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN/PPnBM):
a. Melakukan pembayaran/penyetoran PPN/PPnBM yang telah dipungut;
b. Membuat faktur Pajak;
c. Mengisi SPT masa PPN dan melaporkan ke KPP.

6.      Siapakah yang wajib melakukan pembukuan ?
Yang wajib melakukan pembukuan/pencatatan:
Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, harus mengadakan Pembukuan/Pencatatan menurut ketentuan yang berlaku.

Incoming search terms:

perpajakan 2,ketentuan PPN,TANGGAL BAYAR PPH 21,tata cara pembayaran pph 21,tanggal pembayaran PPh 21,NPWP NPPKP dan SPT,contoh pembuatan laporan pajak-pajak pribadi,PEMBAYARAN PAJAK SEWA KIOS PALING LAMBAT,siapakah pemungut ppn dan pph