Pengaruh Kegiatan Akuntansi terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Seringkali para Accounting/Finance Managers atau Financial Controllers menggaruk-garuk kepala bilamana sudah mendekati masa pelaporan PPh Badan / Corporate Income Tax. Yang muncul di benak adalah pertanyaan-pertanyaan seperti “Apakah kita dapat melakukan perhitungan koreksi fiskal tepat waktu?” dan “Apakah audit bisa selesai on-time agar pelaporan Pajak Penghasilan Badan dapat dilakukan dengan benar?”. Namun yang paling membuat … Continue reading Pengaruh Kegiatan Akuntansi terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan Pajak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak diatur sebagai berikut: Penyetoran Pajak (1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus … Continue reading Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan Pajak

Format Kode dan Penomoran Faktur Pajak

Menurut peraturan yang berlaku yakni PER – 159/PJ./2006, Format kode Faktur Pajak Standar terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu : 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status 3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode Cabang 2 (dua) digit berikutnya adalah Kode Tahun 8 (delapan) digit berikutnya adalah Nomor … Continue reading Format Kode dan Penomoran Faktur Pajak

Tips Untuk Meringankan Pajak Karyawan

Terhitung sejak 1 Januari 2009, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan ketentuan untuk mengenakan tarif pajak lebih besar kepada para karyawan / pegawai yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yakni dengan mengenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif PPh Pasal 21. Ketentuan tersebut dituangkan oleh Dirjen Pajak dalam Surat Edaran No. SE-59/PJ/2008 … Continue reading Tips Untuk Meringankan Pajak Karyawan

Format Faktur Pajak Terbaru Mulai Tanggal 1 April 2010

Terhitung mulai tanggal 1 April 2010, berlaku format Faktur Pajak yang baru. Klik untuk lihat contoh Faktur Pajak format terbaru. Contoh ini merupakan transaksi penjualan dalam mata uang Rupiah. Berdasarkan pemahalam atas  beberapa peraturan pajak yang telah dikeluarkan, tidak berlaku lagi formulir Faktur Pajak Sederhana untuk pembeli tanpa NPWP. Di dalam PMK Nomor 38/PMK.03/2010 pasal 4 ayat 1 dinyatakan … Continue reading Format Faktur Pajak Terbaru Mulai Tanggal 1 April 2010

Seminar SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember 2009

SPT PPh PASAL 21/26 MASA DESEMBER 2009 DAN APLIKASI PPh PASAL 21 Rabu, 11 November 2009, Pukul 09.00 – 17.00 Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2009 tidak ada lagi SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sebagai gantinya, SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember akan melaporkan jumlah kumulatif penghasilan bruto … Continue reading Seminar SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember 2009

SPT Masa PPN 1108 – PER-180/PJ.2007

Inti dari  Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-180/PJ./2007 : Bentuk, isi dan tata cara penyampaian SPT Masa PPN 1108 dalam bentuk formulir kertas Hard Copy SPT Masa PPN 1108 diterapkan dalam rangka uji coba pengolahan data dan dokumen di kantor pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan Berlaku efektif dan mulai dilaksanakan per Januari 2008 Yang … Continue reading SPT Masa PPN 1108 – PER-180/PJ.2007

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (3)

C. SPT Tahunan PPh 1. Apakah pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) ? Pengertian dari Surat Pemberitahuan (SPT): Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Apa fungsi SPT ? Sebagai sarana bagi Wajib Pajak PPh untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan … Continue reading KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (3)

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (2)

B. Kewajiban Setelah Memperoleh NPWP 1.      Apa saja kewajiban Wajib Pajak setelah memperoleh NPWP/ NPPKP ? Kewajiban yang harus dilaksanakan setelah memperoleh NPWP oleh Wajib Pajak: a.      Kewajiban sehubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh); b.      Kewajiban sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM); c.       Pembukuan/Pencatatan. 2.      Apa saja kewajiban Wajib Pajak … Continue reading KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (2)

Company Performance Measurement

Di dalam artikel “Perkenalan dengan Audit”, telah disebutkan definisi dari laporan keuangan. Informasi akuntansi terdapat di dalam laporan keuangan. Informasi tersebut diolah, dianalisis sehingga bisa didapatkan berbagai kesimpulan bagaimana performance perusahaan. Berbagai masalah (findings) atau “room for improvements” bisa ditemukan dan berbagai keputusan guna memperbaiki kekurangan bisa diambil. Perlu diketahui bahwa performance measurement yang akan … Continue reading Company Performance Measurement