Tips Untuk Meringankan Pajak Karyawan

Terhitung sejak 1 Januari 2009, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan ketentuan untuk mengenakan tarif pajak lebih besar kepada para karyawan / pegawai yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yakni dengan mengenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif PPh Pasal 21. Ketentuan tersebut dituangkan oleh Dirjen Pajak dalam Surat Edaran No. SE-59/PJ/2008 … Continue reading Tips Untuk Meringankan Pajak Karyawan

Seminar SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember 2009

SPT PPh PASAL 21/26 MASA DESEMBER 2009 DAN APLIKASI PPh PASAL 21 Rabu, 11 November 2009, Pukul 09.00 – 17.00 Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2009 tidak ada lagi SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sebagai gantinya, SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember akan melaporkan jumlah kumulatif penghasilan bruto … Continue reading Seminar SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember 2009

Sistem Penomoran Bukti Potong PPh Pasal 21 Tahun 2014

Mulai tanggal 1 Januari 2014, penomoran Bukti Potong PPh Pasal 21 diseragamkan dengan format : 1.1–mm.yy–xxxxxxx untuk Bukti Potong 1721-A1 1.2–mm.yy–xxxxxxx untuk Bukti Potong 1721-A2 1.3–mm.yy–xxxxxxx untuk Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak Final/26l ( formulir 1721 – VI ) 1.4–mm.yy–xxxxxxx untuk Bukti Potong PPh Pasal 21 Final ( formulir 1721 – VII ) mm … Continue reading Sistem Penomoran Bukti Potong PPh Pasal 21 Tahun 2014