Membuat Penomoran Kode Barang Yang Baik Untuk Sistem Persediaan Barang (Inventory)

Nomor Identifikasi Barang (Penomoran Barang) digunakan untuk mengidentifikasi barang-barang secara unik yang Anda muat di dalam daftar persediaan barang (inventory). Beberapa perusahaan menyebutnya “part number”, “nomor model”, “kode produk”, “kode barang”, “kode item”, dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun Anda menyebutnya, penomoran barang sangat penting bagi Anda dan untuk sistem inventory barang yang Anda pakai. Apabila … Continue reading Membuat Penomoran Kode Barang Yang Baik Untuk Sistem Persediaan Barang (Inventory)

SE-26/PJ/2015 – Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak

Sehubungan dengan banyaknya penafsiran dalam implementasi PER-24/PJ/2012, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan penegasan mengenai penggunaan nomor seri Faktur Pajak dan tata cara pembuatan Faktur Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tanggal 2 April 2015: Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nomor … Continue reading SE-26/PJ/2015 – Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak

Sistem Penomoran Bukti Potong PPh Pasal 21 Tahun 2014

Mulai tanggal 1 Januari 2014, penomoran Bukti Potong PPh Pasal 21 diseragamkan dengan format : 1.1–mm.yy–xxxxxxx untuk Bukti Potong 1721-A1 1.2–mm.yy–xxxxxxx untuk Bukti Potong 1721-A2 1.3–mm.yy–xxxxxxx untuk Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak Final/26l ( formulir 1721 – VI ) 1.4–mm.yy–xxxxxxx untuk Bukti Potong PPh Pasal 21 Final ( formulir 1721 – VII ) mm … Continue reading Sistem Penomoran Bukti Potong PPh Pasal 21 Tahun 2014

Format Nomor Seri Faktur Pajak Akan Segera Berubah Mulai 1 April 2013

Mulai tanggal 1 April 2013, akan terjadi perubahan format nomor seri Faktur Pajak. Jadi bagi Anda yang bertugas membuat Faktur Pajak, siapkan diri Anda menyongsong perubahan ini. Bagi Anda pengguna setia software Krishand PPN 1111, silakan menunggu versi update yang akan kami rilis untuk mengantisipasi perubahan ini. Contoh format kode dan nomor seri faktur pajak … Continue reading Format Nomor Seri Faktur Pajak Akan Segera Berubah Mulai 1 April 2013

Format Kode dan Penomoran Faktur Pajak

Menurut peraturan yang berlaku yakni PER – 159/PJ./2006, Format kode Faktur Pajak Standar terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu : 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status 3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode Cabang 2 (dua) digit berikutnya adalah Kode Tahun 8 (delapan) digit berikutnya adalah Nomor … Continue reading Format Kode dan Penomoran Faktur Pajak

Peraturan Pajak Penghasilan 2009 – UU Nomor 36 Tahun 2008

Anda sudah tahu peraturan Pajak Penghasilan yang mulai berlaku 1 Januari 2009 ? Anda bisa download peraturannya di www.pajak.net/blog/peraturan/UU-36-2008.pdf. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bisa didownload di www.pajak.net/blog/peraturan/penjelasan-UU-36-2008.pdf

Menginput Nomor Perkiraan Dalam Transaksi Jurnal

Pada saat menginput transaksi jurnal, kadang-kadang user belum terbiasa menghapal No. Perkiraan, karena itu di dalam Krishand GL disediakan fungsi untuk mencari perkiraan berdasarkan Nama Perkiraan. Berikut ini langkah-langkah pencarian No. Perkiraan berdasarkan Nama Perkiraan : Letakkan kursor pada kolom No. Perkiraan yang akan diinput nomor perkiraannya. Setelah kursor diletakkan pada kolom No. Perkiraan, dobel … Continue reading Menginput Nomor Perkiraan Dalam Transaksi Jurnal

PER Dirjen Pajak No. 178/2006 dicabut

Bisnis Indonesia, 11-April-2007PER Dirjen Pajak No. 178/2006 dicabut PPh jasa direvisi JAKARTA: Dirjen Pajak Darmin Nasution akhirnya mengubah paradigma negatif penetapan jenis jasa yang dipungut pajak penghasilan (PPh)-nya melalui pihak ketiga (withholding tax) berikut perkiraan penghasilan netonya seperti diatur Peraturan Dirjen Pajak No.178/PJ/2006. Melalui Peraturan Dirjen Pajak No.70/PJ/2007 yang diperoleh Bisnis kemarin, Dirjen Pajak mengubah … Continue reading PER Dirjen Pajak No. 178/2006 dicabut

Buku Besar Lawan Transaksi Dalam Software Krishand General Ledger

Di dalam software Krishand GL versi 4.0 terbaru, kita bisa menemukan menu Buku Besar Lawan Transaksi. Apakah perbedaannya dengan menu Buku Besar ? Anda dapat melihat perbedaannya di bawah ini. Misalkan kita membuat 2 transaksi jurnal sebagai berikut: Dari 2 transaksi jurnal tersebut di atas, maka dapat dilihat perbedaan tampilan Buku Besar dengan Buku Besar … Continue reading Buku Besar Lawan Transaksi Dalam Software Krishand General Ledger