Search Results

Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Insentif dari Pihak Leasing kepada Perusahaan Penjualan Otomotif

Monday, October 31st, 2011

Untuk perusahaan yang bergerak di bidang penjualan otomotif seperti sepeda motor atau mobil dan bekerja sama dengan pihak lain dalam hal pembiayaan sepeda motor (leasing) maka setiap bulan perusahaan akan (tergantung kesepakatan) menerima insentif dari penjualan unit yang kita limpahkan pembiayaannya ke pihak leasing tersebut. Apakah Insentif tersebut perlu dilaporkan di SPT PPN? Dimana umumnya […]

IT Inventory Bea Cukai – Download Software Stock Barang Untuk Perusahaan di Kawasan Berikat

Sunday, August 10th, 2014

Untuk menjalankan software inventory untuk perusahaan kawasan berikat, silakan download semua file di bawah ini. inv201.exe inv201.r00 inv201.r01 inv201.r02 inv201.r03 inv201.r04 inv201.r05 inv201.r06 inv201.r07 inv201.r08 inv201.r09 Cara install: Simpan semua file download di suatu folder yang sama Dobel klik file inv201.exe Login dengan user name: admin dan password: krishand

Software Profil Perusahaan dan Manajemen Dokumen Legal Anak Perusahaan

Wednesday, May 22nd, 2013

Jika Anda bekerja di induk perusahaan (holding company) dan bertugas mengurus / mengelola semua dokumen legalitas semua anak perusahaan di bawah naungan induk perusahaan, maka software Krishand Company Profile akan sangat membantu pekerjaan Anda. Dengan menggunakan software ini, Anda juga akan mudah mengecek dokumen perijinan yang akan segera habis masa berlakunya, daftar pemegang saham, daftar […]

Format Nomor Seri Faktur Pajak Akan Segera Berubah Mulai 1 April 2013

Thursday, November 29th, 2012

Mulai tanggal 1 April 2013, akan terjadi perubahan format nomor seri Faktur Pajak. Jadi bagi Anda yang bertugas membuat Faktur Pajak, siapkan diri Anda menyongsong perubahan ini. Bagi Anda pengguna setia software Krishand PPN 1111, silakan menunggu versi update yang akan kami rilis untuk mengantisipasi perubahan ini. Contoh format kode dan nomor seri faktur pajak […]

Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan Pajak

Friday, February 3rd, 2012

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak diatur sebagai berikut: Penyetoran Pajak (1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus […]

Format Kode dan Penomoran Faktur Pajak

Thursday, November 17th, 2011

Menurut peraturan yang berlaku yakni PER – 159/PJ./2006, Format kode Faktur Pajak Standar terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu : 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status 3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode Cabang 2 (dua) digit berikutnya adalah Kode Tahun 8 (delapan) digit berikutnya adalah Nomor […]

Tips Untuk Meringankan Pajak Karyawan

Wednesday, November 16th, 2011

Terhitung sejak 1 Januari 2009, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan ketentuan untuk mengenakan tarif pajak lebih besar kepada para karyawan / pegawai yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yakni dengan mengenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif PPh Pasal 21. Ketentuan tersebut dituangkan oleh Dirjen Pajak dalam Surat Edaran No. SE-59/PJ/2008 […]

Pajak Deviden Tahun 2010 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Thursday, July 29th, 2010

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010, penghasilan deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diterima WP orang pribadi dalam negeri dikenakan pajak 10% dan bersifat final. Pihak yang membayar deviden wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan […]

Pajak Ditanggung Pemerintah Tahun 2009 – PMK 43/PMK.03/2009 dan PMK 49/PMK.03/2009

Friday, March 20th, 2009

PPh Ditanggung Pemerintah hanya berlaku untuk bulan Pebruari s/d Nopember 2009 untuk sektor usaha tertentu. Bagi yang tidak punya NPWP, maka PPh DTP hanya diberikan s/d Juni 2009 Bagi yang tidak punya NPWP, PPh Ditanggung Pemerintah dihitung berdasarkan tarif normal, bukan lebih tinggi 20%. Masalah dalam perhitungan PPh Ditanggung Pemerintah Pegawai yang berhenti di tengah tahun […]

Tarif Pajak Penghasilan Tahun 2009

Tuesday, October 14th, 2008

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak mulai tahun 2009 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri Lapisan PKP <= 50.000.000 dikenakan 5% Lapisan PKP > 50.000.000 - 250.000.000 dikenakan 15% Lapisan PKP > 250.000.000 - 500.000.000 dikenakan 25% Lapisan PKP > 500.000.000 dikenakan 30% Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% Incoming search […]

© 2008 Software Payroll, Pajak, PPh 21, PPN, Akuntansi