Search Results

Software PPh Pasal 21 SPT Tahunan 1721 – Krishand PPh 21 ver. 4.0.1

Monday, January 21st, 2008

Krishand Software telah merilis Krishand PPh 21 versi 4.0.1. pada bulan Desember 2007, di mana dalam Krishand PPh21 ver. 4.0.1 telah mencakup perubahan formulir SPT Tahunan 1721 yang terbaru. Untuk informasi lebih jelas, silakan email ke support@krishand.com atau klik Krishand PPh 21 4.0.1 untuk informasi lebih detail Incoming search terms:pph 21 terbaru,spt tahunan,contoh ssp,spt tahunan pph pasal 21,contoh spt […]

Sistem Penomoran Bukti Potong PPh Pasal 21 Tahun 2014

Friday, May 24th, 2013

Mulai tanggal 1 Januari 2014, penomoran Bukti Potong PPh Pasal 21 diseragamkan dengan format : 1.1–mm.yy–xxxxxxx untuk Bukti Potong 1721-A1 1.2–mm.yy–xxxxxxx untuk Bukti Potong 1721-A2 1.3–mm.yy–xxxxxxx untuk Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak Final/26l ( formulir 1721 – VI ) 1.4–mm.yy–xxxxxxx untuk Bukti Potong PPh Pasal 21 Final ( formulir 1721 – VII ) mm […]

Seminar SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember 2009

Thursday, November 5th, 2009

SPT PPh PASAL 21/26 MASA DESEMBER 2009 DAN APLIKASI PPh PASAL 21 Rabu, 11 November 2009, Pukul 09.00 – 17.00 Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2009 tidak ada lagi SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sebagai gantinya, SPT PPh Pasal 21/26 Masa Desember akan melaporkan jumlah kumulatif penghasilan bruto […]

Perhitungan Pajak PPh 21 Untuk Jasa Tenaga Ahli Mulai Tahun 2009

Wednesday, May 27th, 2009

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009, perhitungan pajak PPh 21 untuk jasa tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris) sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : 50% x Penghasilan Bruto PPh 21 : Tarif Pasal 17 x DPP kumulatif Contoh kasus : Bulan Maret 2009, jasa tenaga ahli sebesar 80 juta. […]

PER Dirjen Pajak No. 178/2006 dicabut

Sunday, April 15th, 2007

Bisnis Indonesia, 11-April-2007PER Dirjen Pajak No. 178/2006 dicabut PPh jasa direvisi JAKARTA: Dirjen Pajak Darmin Nasution akhirnya mengubah paradigma negatif penetapan jenis jasa yang dipungut pajak penghasilan (PPh)-nya melalui pihak ketiga (withholding tax) berikut perkiraan penghasilan netonya seperti diatur Peraturan Dirjen Pajak No.178/PJ/2006. Melalui Peraturan Dirjen Pajak No.70/PJ/2007 yang diperoleh Bisnis kemarin, Dirjen Pajak mengubah […]

Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan Pajak

Friday, February 3rd, 2012

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak diatur sebagai berikut: Penyetoran Pajak (1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus […]

Berapakah Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Menurut Undang-Undang?

Thursday, November 24th, 2011

Misalnya Anda adalah pegawai sebuah perusahaan yang telah mengabdi seumur hidup Anda dan memutuskan untuk pensiun normal di usia 55 tahun. Maka, tahukah Anda berapa besaran uang pesangon dan uang penghargaan yang seharusnya Anda terima seandainya Anda berhenti bekerja dari perusahaan Anda? Karena Anda akan mendapatkan minimum sejumlah uang seperti telah diatur dalam Undang-Undang No. […]

Tips Untuk Meringankan Pajak Karyawan

Wednesday, November 16th, 2011

Terhitung sejak 1 Januari 2009, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan ketentuan untuk mengenakan tarif pajak lebih besar kepada para karyawan / pegawai yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yakni dengan mengenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif PPh Pasal 21. Ketentuan tersebut dituangkan oleh Dirjen Pajak dalam Surat Edaran No. SE-59/PJ/2008 […]

PER-143/PJ/2007

Thursday, October 4th, 2007

PER-143/PJ/2007  TENTANG TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR PELAPORAN PAJAK UNTUK MASA PAJAK YANG JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR PELAPORAN PAJAK BERSAMAAN DENGAN HARI LIBUR ATAU CUTI BERSAMA BULAN OKTOBER 2007. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan […]

PER-87/PJ/2007

Monday, September 10th, 2007

PER-87/PJ/2007 Tentang Tata Cara Penatausahaan WP, Subjek Pajak, Objek Pajak, dalam Rangka Pembentukan KPP Pratama DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-87/PJ/2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI PULAU JAWA DAN PULAU BALI SELAIN KPP […]

© 2008 Software Payroll, Pajak, PPh 21, PPN, Akuntansi