Cara Mudah Input Data Ke Dalam Aplikasi e-Faktur Lewat Krishand PPN Versi 3.0

E-Faktur atau Faktur Pajak yang berbentuk elektronik merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Sejak Juli 2014, sebanyak 45 perusahaan telah ditetapkan sebagai peserta pilot project e-Faktur. Bulan Juli 2015 direncanakan program ini akan diberlakukan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) seluruh Jawa dan Bali. Sedangkan pemberlakukan … Continue reading Cara Mudah Input Data Ke Dalam Aplikasi e-Faktur Lewat Krishand PPN Versi 3.0

Software Faktur Pajak / PPN Sesuai PER 24 Tahun 2012

Sehubungan dengan penerbitan Faktur Pajak sesuai PER-24/PJ/2012, maka telah dirilis software Krishand PPN 1111 Versi 2.0. Beberapa keunggulan yang terdapat aplikasi Krishand PPN 1111 Versi 2.0 : Mencatat semua data surat penetapan nomor faktur pajak dari KPP Mencegah terjadinya pembuatan nomor faktur pajak di luar nomor yang telah dijatahkan Menampilkan Nomor KMK dan Tanggal KMK … Continue reading Software Faktur Pajak / PPN Sesuai PER 24 Tahun 2012

Format Nomor Seri Faktur Pajak Akan Segera Berubah Mulai 1 April 2013

Mulai tanggal 1 April 2013, akan terjadi perubahan format nomor seri Faktur Pajak. Jadi bagi Anda yang bertugas membuat Faktur Pajak, siapkan diri Anda menyongsong perubahan ini. Bagi Anda pengguna setia software Krishand PPN 1111, silakan menunggu versi update yang akan kami rilis untuk mengantisipasi perubahan ini. Contoh format kode dan nomor seri faktur pajak … Continue reading Format Nomor Seri Faktur Pajak Akan Segera Berubah Mulai 1 April 2013

Pemahaman Yang Salah Mengenai Format Faktur Pajak Yang Baru

Banyak Wajib Pajak yang kurang memahami peraturan pajak sehingga dalam terapan bisnis, kadang-kadang disikapi terlalu berlebihan, khususnya mengenai formulir Faktur Pajak (PPN). Agar lebih mengerti tentang bentuk dan ukuran Faktur Pajak sesuai peraturan terbaru PER-24/PJ/2012, mari disimak lagi beberapa pasal penting di bawah ini: Pasal 3 Bentuk dan ukuran Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP. … Continue reading Pemahaman Yang Salah Mengenai Format Faktur Pajak Yang Baru

Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan Pajak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak diatur sebagai berikut: Penyetoran Pajak (1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus … Continue reading Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan Pajak

Format Faktur Pajak Terbaru Mulai Tanggal 1 April 2010

Terhitung mulai tanggal 1 April 2010, berlaku format Faktur Pajak yang baru. Klik untuk lihat contoh Faktur Pajak format terbaru. Contoh ini merupakan transaksi penjualan dalam mata uang Rupiah. Berdasarkan pemahalam atas  beberapa peraturan pajak yang telah dikeluarkan, tidak berlaku lagi formulir Faktur Pajak Sederhana untuk pembeli tanpa NPWP. Di dalam PMK Nomor 38/PMK.03/2010 pasal 4 ayat 1 dinyatakan … Continue reading Format Faktur Pajak Terbaru Mulai Tanggal 1 April 2010

PER-143/PJ/2007

PER-143/PJ/2007  TENTANG TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR PELAPORAN PAJAK UNTUK MASA PAJAK YANG JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR PELAPORAN PAJAK BERSAMAAN DENGAN HARI LIBUR ATAU CUTI BERSAMA BULAN OKTOBER 2007. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan … Continue reading PER-143/PJ/2007

PER-87/PJ/2007

PER-87/PJ/2007 Tentang Tata Cara Penatausahaan WP, Subjek Pajak, Objek Pajak, dalam Rangka Pembentukan KPP Pratama DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-87/PJ/2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI PULAU JAWA DAN PULAU BALI SELAIN KPP … Continue reading PER-87/PJ/2007

PER-70/PJ/2007

DIREKTORAT JENDERAL PAJAKPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-70/PJ/2007 TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETOSEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum … Continue reading PER-70/PJ/2007