Search Results

Berapakah Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Menurut Undang-Undang?

Thursday, November 24th, 2011

Misalnya Anda adalah pegawai sebuah perusahaan yang telah mengabdi seumur hidup Anda dan memutuskan untuk pensiun normal di usia 55 tahun. Maka, tahukah Anda berapa besaran uang pesangon dan uang penghargaan yang seharusnya Anda terima seandainya Anda berhenti bekerja dari perusahaan Anda? Karena Anda akan mendapatkan minimum sejumlah uang seperti telah diatur dalam Undang-Undang No. [...]

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

Friday, November 20th, 2009

Sesuai dengan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 167 tahun 2009, ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2010 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 1.118.009 / bulan Incoming search terms:umr jakarta,umr jakarta 2010,umr dki jakarta,umr dki,upah minimum propinsi,upah minimum provinsi,umr dki 2010,upah minimum jakarta,Upah minimum regional jakarta,UMR JABODETABEK

Upah Minimum Regional/Propinsi/Kota (UMR/UMP/UMK) 2009

Tuesday, June 16th, 2009

Badung : Rp. 950.000 Bandung (Kabupaten) : Rp. 1.000.950 Bandung (Kota) : Rp. 1.044.630 Bangli : Rp. 760.500 Banjar : Rp. 633.500 Banyuwangi : Rp. 744.000 Bekasi (Kabupaten) : Rp. 1.084.140 Bekasi (Kota) : Rp. 1.089.000 Blitar : Rp. 570.000 Blora : Rp. 675.000 Bogor (Kabupaten) : Rp. 991.714 Bojonegoro : Rp. 740.000 Boyolali : Rp. 718.500 Brebes : Rp. 575.000 Buleleng : Rp. [...]

UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) 2008

Sunday, February 3rd, 2008

Silakan Download di sini . Incoming search terms:definisi umr,upah minimum regional balikpapan 2011,umr 2008,upah minimum regional 2008,perhitungan upah minimum regional,pajak propinsi papua barat,upah minimum,ump 2008,perbedaan ump dengan umr,upah minimum regional banjarmasin

Perhitungan Lembur Karyawan

Monday, September 10th, 2007

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Menimbang :  a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu diatur mengenai waktu kerja [...]

© 2008 Software Payroll, Pajak, PPh 21, PPN, Akuntansi