DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

�KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70/KMK.03/2003

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI

DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROVINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Provinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekeja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Provinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota;

Mengingat:

1.

Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No.49, TLN RI No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 �(LN RI Tahun 2000 No. 126, TLN RI No.3984);

2.

Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak PenghasiIan (LN RI Tahun 1983 No.50, TLN RI No.3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang�-undang No.17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No.127, TLN RI No.3985);

3

Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Provinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2003 No.6, TLN RI No.4258);

4.

Keputusan Presiden No. 228/M Tahun 2001;

5.

Peraturan Menterj Tenaga Kerja No.PER‑01/MEN/1999 tentang Upah Minimurn sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP-226/MEN/2000;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROVINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang‑undangan, termasuk tunjangan dan pembayaran lainnya bagi pekerja dan keluarganya.

2.

Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk �seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

3.

Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah upah mininium yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

4.

Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam lingkungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah hanya dari satu pemberi kerja yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional dalam unit organisasi atau perusahaan dan tidak memperoleh penghasilan lain dari usaha, tidak termasuk tenaga kerja asing, tenaga ahli, dan tenaga profesi.

5.

Pengusaha adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang atau badan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang melakukan kegiatan usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swsta maupun milik Negara atau Pemerintah Daerah.

6.

Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000.

Pasal 2

(1)

Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pekerja, dihitung dari penghasilan neto untuk pegawai tetap dan penghasilan bruto untuk pegawai tidak tetap, setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasjlan.

(2)

Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah sebesar Pajak Penghasilan atas penghasilan sampai dengan sebesar Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota setelah dikurangi dengan PTKP.

(3)

Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atas penghasilan pekerja adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 3

Apabila di suatu daerah terdapat Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksa�naan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan No.42/KMK.03/2002 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sebesar Upah Minimum Provinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Februari 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

LAMPIRAN

CARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN

YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR

UPAH MINIMUM PROVINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

1.

Cara Penghitungan

a.

Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang terutang terlebih dahulu dicari Penghasilan neto sebulan untuk pegawai tetap dan penghasilan bruto sebulan untuk pegawai tidak tetap.

b.

Penghasilan dalam huruf a di atas selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status pekerja yang bersangkutan sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak.

c.

PPh yang terutang dapat dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang‑undang PPh dari Penghasilan Kena Pajak.

d.

PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah dihitung dengan mener�apkan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh dari Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada Provinsi atau Kabupaten/Kota dimana pekerja bekerja setelah dikurangi dengan PTKP.

e.

Selisih antara PPh Pasal 21 Menurut perhitungan huruf c dan huruf d adalah PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan peker�ja.

2.

Contoh Penghitungan

2.1

Ada PPh Yang Ditanggung Oleh Pemerintah

a)

Jaka Darmawan adalah pegawai tidak tetap di PT Ella Raya Yang berlokasi di Provinsi Lampung. Jaka Darmawan belum menikah menerima penghasilan sebesar Rp600.000,00 sebulan. Misalkan UMP di Lampung sebesar Rp350.000,00 sebulan.

PPh Pasal 21 yang terutang, PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut:

*

PPh Pasal 21 terutang:

Penghasilan sebulan�

PTKP (TK/-) sebulan

Penghasilan Kena Pajak������

Rp600.000,00

Rp240.000,00

Rp360.000,00

PPh Pasal 21

(5% x Rp360.000,00)

Rp��� 18.000,00

*

PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah :

UMP (Lampung) sebulan

PTKP (TK/-) sebulan

Penghasilan yang PPh‑nya Ditanggung Pemerintah

Rp350.000,00

Rp240.000,00

Rp110.000,00

PPh Pasal 21 (5% x Rp110.000,00)

Rp����� 5.500,00

* PPh psl. 21 yang harus dipotong:

RP��� 12.500,00

PPh Pasal 21 sebesar Rp12.500,00 harus dipotong, disetor, dan dilaporkan, oleh pemberi kerja.

b)

Abdul Hakim, belum menikah adalah pegawai tetap pada Koperasi Tahu Tempe Samarinda di provinsi Kalimantan Timur dengan menerima penghasilan sebesar Rp2000.000,00 sebulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp25.000,00 sebulan. Misalkan UMP di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp540.000,00 sebulan.

PPh Pasal 21 yang terutang, PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah, dan PPh Pasal 21 Yang harus dipotong oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut:

*

PPh Pasal 21 terutang:

Penghasilan sebulan

Rp2.000.000,00

Pengurang:

1. Biaya Jabatan

(5% x Rp2.000.000,00)

Rp100.000,00

2. luran pensiun.

Rp� 25.000,00

Rp�� 125.000,00

Penghasilan Neto sebulan

Rp1.875.000,00

PTKP (TK/-) sebulan

Rp�� 240.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp1.635.000,00

PPh Pasal 21

(5% x Rp1.635.000,00)

Rp���� 81.750,00

*

PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah:

UMP(Kaltim)sebulan�����������

Rp540.000,00

PTKP (TK/-) sebulan�����������

Rp240.000,00

Penghasilan yang PPh‑nya

Ditanggunq Pemerintah����������������

Rp300.000,00

PPh Pasal 21 Yang Ditanggung

(5% x RP300.000,00)

Rp���� 15.000,00

* PPh PsI. 21 yang harus dipotong:

Rp���� 66.750,00

PPh Pasal 21 sebesar Rp66.750,00 harus dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemberi kerja.

2.2

Tidak ada PPh Yang Ditanggung Pemerintah

Amri Tyasto menikah dengan 2 orang anak adalah pegawai tetap pada Yayasan Pendekar Bangsa (STIE Abadi Indonesia) berlokasi di Provinsi Banten dengan menerima penghasilan sebesar Rp1.000,000,00 sebulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp25.000,00 sebulan. Misalkan UMP di Banten sebesar Rp475.000,00 sebulan.

PPh Pasal 21 yang terutang, PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut:

*

PPh Pasal 21 terutang:

Penghasilan sebulan

Rp1.000.000,00

Pengurang:

1. Biaya Jabatan

(5% x Rp1.000.000,00)

Rp� 50.000,00

2. luran pensiun.

Rp� 25.000,00

Rp���� 75.000,00

Penghasilan Neto sebulan

Rp�� 925.000,00

PTKP (K/2) sebulan

Rp�� 600.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp�� 325.000,00

PPh Pasal 21

(5% x Rp325.000,00)

Rp���� 16.250,00

*

PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah:

UMP(Banten)sebulan����������

Rp475.000,00

PTKP (K/2) sebulan������������

Rp600.000,00

Penghasilan yang PPh‑nya

Ditanggunq Pemerintah����������������

Rp N I H I L

PPh Pasal 21 Yang Ditanggung

Rp������� N I H I L

* PPh PsI. 21 yang harus dipotong:

Rp���� 16.250,00

PPh Pasal 21 sebesar Rp16.250,00 harus dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemberi kerja.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO