PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2003

 

TENTANG

 

PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

ATAS PENGHASILAN PEKERA DARI PEKERJAAN

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

a.     bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk atas penghasilan pekerjaan;

b.     bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat lapisan bawah pada umumnya masih memerlukan perbaikan dan peningkatan;

c.     bahwa dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kesejahte­raan masyarakat lapisan bawah khususnya kelompok pekerja, diper­kikan suatu kebijakan untuk meringankan beban Pajak Penghasilan kelompok pekerja dimaksud atas penghasilan yang diterima dari pekerjaan;

d.     bahwa sehubungan dengan hal-hal tsb di atas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan;

 

Mengingat:

1.     Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2.     Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000  (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN No. 3985);

 

M E M U T U S K A N :

 

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN.

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pekerja yang mendapat perlakuan Pajak Penghasilan yang ditanggung Peme­rintah adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di In­donesia, yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang Sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan.

 

Pasal 2

Pajak Penghasilan yang terutang atas gaji, Upah serta imba­Ian lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, ditanggung oleh Pemerintah.

 

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksa­naan Peraturan Pemerintah ini, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

 

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Peme­rintah No. 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yanq Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2003 No. 6, TLN No. 4258) dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Diundangkan di Jakarta     

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 September 2003

 

pada tanggal 21 September 2003

SEKRETARIS NEGARA R.I.

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

 

ttd.

BAMBANG KESOWO       

 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

 

 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 106

 

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH R.I. NOMOR 47 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN

 

U M U M

 

Salah satu permasalahan yang sangat memerlukan perhatian Pemerintah adalah tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok pekerja yang secara ekonomi berada pada lapisan bawah. Krisis ekonomi telah menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat pada lapisan bawah tsb menurun dan melemahkan kemampuan ekonominya, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan social. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.

Pajak di satu sisi merupakan sumber penerimaan Negara yang utama untuk membiayai belanja Negara  termasuk program pembangunan nasional. Namun pada sisi yang lain pajak juga merupakan alat kebijakan ekonomi Pemerintah dalam rangka mendorong aktivitas masyarakat yang sejalan dengan program pembanqunan nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemberian insentif atau kemudahan/keringanan pajak yang selektif dan terarah.

Dalam rangka upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok pekerja yang berada pada lapisan bawah, perlu menetapkan kebijakan guna meringankan beban Pajak Penghasilan melalui kebijakan Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah.

 

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 

Wajib Pajak yang memperoleh keringanan beban pajak berupa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah terbatas pada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi Pekerja baik sebagal pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia, yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekearjan yag diberikan dalam bentuk uang sampai dengan jumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan. Dengan demikian, Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjadi pekerja atau tixak mempunyai penghasilan dari pekerjaan, atau bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, atau jumlah penghasilan yang diterimanya dari pekerjaan pada satu pemberi kerja melebihi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tidak mendapat perlakuan Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah.

 

Pasal 2

 

Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan dari pekerjaan sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan.

Besarnya Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan memperhitungkan pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi pegawai tetap atau pengurangan lainnya yang setara bagi pegawai tidak tetap, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang‑undang Pajak Penghasilan yang berlaku.

 

Pasal 3 s/d Pasal 5:

Cukup jelas.

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4323