Search Results for: pasal pasal dalam pajak

Artikel, Perpajakan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2009 – UU 36/2008

49 Comments

PTKP yang mulai berlaku tahun 2009 untuk perhitungan pajak penghasilan Wajib Pajak pribadi.  Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) … Continue reading Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2009 – UU 36/2008 →

Krishand News

Software PPh Pasal 21 SPT Tahunan 1721 – Krishand PPh 21 ver. 4.0.1

18 Comments

Krishand Software telah merilis Krishand PPh 21 versi 4.0.1. pada bulan Desember 2007, di mana dalam Krishand PPh21 ver. 4.0.1 telah mencakup perubahan formulir SPT Tahunan 1721 yang terbaru. Untuk informasi lebih jelas, silakan email ke [email protected] atau klik Krishand PPh 21 4.0.1 untuk informasi lebih detail

Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (3)

Leave a comment

C. SPT Tahunan PPh 1. Apakah pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) ? Pengertian dari Surat Pemberitahuan (SPT): Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Apa fungsi SPT ? Sebagai sarana bagi Wajib Pajak PPh untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan … Continue reading KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (3) →

Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (2)

2 Comments

B. Kewajiban Setelah Memperoleh NPWP 1.      Apa saja kewajiban Wajib Pajak setelah memperoleh NPWP/ NPPKP ? Kewajiban yang harus dilaksanakan setelah memperoleh NPWP oleh Wajib Pajak: a.      Kewajiban sehubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh); b.      Kewajiban sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM); c.       Pembukuan/Pencatatan. 2.      Apa saja kewajiban Wajib Pajak … Continue reading KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (2) →

Perpajakan

PER Dirjen Pajak No. 178/2006 dicabut

2 Comments

Bisnis Indonesia, 11-April-2007PER Dirjen Pajak No. 178/2006 dicabut PPh jasa direvisi JAKARTA: Dirjen Pajak Darmin Nasution akhirnya mengubah paradigma negatif penetapan jenis jasa yang dipungut pajak penghasilan (PPh)-nya melalui pihak ketiga (withholding tax) berikut perkiraan penghasilan netonya seperti diatur Peraturan Dirjen Pajak No.178/PJ/2006. Melalui Peraturan Dirjen Pajak No.70/PJ/2007 yang diperoleh Bisnis kemarin, Dirjen Pajak mengubah … Continue reading PER Dirjen Pajak No. 178/2006 dicabut →

Artikel, Perpajakan

PTKP Tahun 2016 – Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016

Leave a comment

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016, terhitung tanggal 1 Januari 2016, besarnya PTKP (penghasilan tidak kena pajak) Wajib Pajak orang pribadi disesuaikan menjadi sebagai berikut: Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)  tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; Rp 54.000.000,00 (lima puluh … Continue reading PTKP Tahun 2016 – Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016 →

Perpajakan

Berapakah Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Menurut Undang-Undang?

8 Comments

Misalnya Anda adalah pegawai sebuah perusahaan yang telah mengabdi seumur hidup Anda dan memutuskan untuk pensiun normal di usia 55 tahun. Maka, tahukah Anda berapa besaran uang pesangon dan uang penghargaan yang seharusnya Anda terima seandainya Anda berhenti bekerja dari perusahaan Anda? Karena Anda akan mendapatkan minimum sejumlah uang seperti telah diatur dalam Undang-Undang No. … Continue reading Berapakah Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Menurut Undang-Undang? →

Artikel, Perpajakan

Panduan Persiapan dan Cara Pengisian SPT Tahunan Badan

2 Comments

Mengisi SPT Tahunan PPh Badan dapat menjadi hal yang rumit untuk dikerjakan walaupun sudah tersedia petunjuk yang jelas. Untuk membantu Anda mempersiapkan dan memahami cara pengisian SPT Tahunan PPh Badan, berikut kami uraikan tahapan dan langkah yang mudah untuk Anda:

Serba-serbi

Seminar Pokok Perubahan UU PPN, PPnBm

1 Comment

POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PPN, PPnBM DAN APLIKASI PPN Rabu, 25 November 2009, Pukul 09.00 – 17.00 Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah disahkan. Beberapa perubahan yang terdapat dalam UU … Continue reading Seminar Pokok Perubahan UU PPN, PPnBm →

Peraturan Pajak Terbaru

Perubahan Format Formulir Bukti Potong PPh 23

15 Comments

Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 42/PJ/2008 tgl 20 Oktober 2008, maka terjadi perubahan pada format formulir Bukti Potong PPh 23. Di samping Bukti Potong PPh 23, juga terjadi perubahan format pada formulir SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasa 4 Ayat (2), dan SPT Masa PPh Pasal 22. Formulir-formulir yang mengalami perubahan : Bukti … Continue reading Perubahan Format Formulir Bukti Potong PPh 23 →