{"id":13,"date":"2007-07-19T12:45:24","date_gmt":"2007-07-19T05:45:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pajak.net\/blog\/archives\/13"},"modified":"2008-01-21T15:01:56","modified_gmt":"2008-01-21T15:01:56","slug":"ketentuan-umum-dan-tatacara-perpajakan-1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pajak.net\/blog\/13\/ketentuan-umum-dan-tatacara-perpajakan-1\/","title":{"rendered":"KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (1)"},"content":{"rendered":"

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN<\/strong><\/p>\n

A.\u00a0Kewajiban Memiliki NPWP\/NPPKP ( 250304 )<\/p>\n

1.\u00a0 Apakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak ?<\/strong>
\nWP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang\u00c2\u00ac-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.<\/p>\n

2. Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ?
\n<\/strong>NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak.<\/p>\n

3.\u00a0Di manakah tempat pendaftaran Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP dan atau tempat pelaporan\u00a0 bagi Pengusaha Tertentu ?
\n<\/strong>Tempat pendaftaran Wajib Pajak\/pelaporan Pengusaha Tertentu:
\nSeluruh WP BUMN dan WP BUMD di wilayah DKI Jakarta: di KPP BUMN Jakarta;<\/p>\n

WP PMA tidak Go Public: di KPP PMA, kecuali yang telah terdaftar di KPP lama dan WP PMA di Kawasan Berikat dengan permohonan diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat;<\/p>\n

WP Badan dan Orang Asing: di KPP Badora;<\/p>\n

WP Go Public: di KPP Perusahaan Masuk Bursa (Go Public), kecuali WP BUMN\/BUMD serta WP PMA yang berkedudukan di kawasan berikat;<\/p>\n

WP BUMD di luar DKI Jakarta: di KPP setempat;<\/p>\n

Untuk WP BUMN\/BUMD, PMA, Badora, Go Public di luar DKI Jakarta, khusus PPh Pemotongan\/Pemungutan dan PPN\/PPnBM: di KPP tempat cabang atau kegiatan usaha.<\/p>\n

4. Apa saja fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ?
\n<\/strong>Fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak:<\/p>\n

Untuk mengetahui identitas Wajib pajak;
\nUntuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan;
\nUntuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan;
\nUntuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP;
\nUntuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan.\u00a0 Misal : Dokumen Impor (PPUD, PIUD).
\nSetiap WP hanya diberikan satu NPWP<\/p>\n

5.\u00a0Dalam hal apakah NPWP diterbitkan secara jabatan ?
\n<\/strong>Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.<\/p>\n

6.\u00a0Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh NPWP?
\n<\/strong>Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP:
\na.\u00a0Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan:\u00a0
\nFotocopy KTP\/Kartu Keluarga\/SIM\/Paspor.<\/p>\n

b.\u00a0Untuk WP Orang Pribadi Usahawan:\u00a0
\nFotocopy KTP\/Kartu Keluarga\/SIM\/Paspor;
\nFotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.<\/p>\n

c.\u00a0 Untuk WP Badan:
\nFotocopy akte pendirian;
\nFotocopy KTP salah seorang pengurus;
\nFotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.<\/p>\n

d.\u00a0 Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut\/Pemotong:
\nFotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan;
\nFotocopy tanda bukti diri KTP\/Kartu Keluarga\/SIM\/Paspor.<\/p>\n

e. Apabila WP pemohon berstatus cabang, maka harus melampirkan fotocopy kartu NPWP atau Bukti Pendaftaran WP Kantor Pusatnya. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, perlu dilengkapi surat kuasa.<\/p>\n

7.\u00a0Dalam hal apa kelengkapan formulir pendaftaran Wajib Pajak dianggap sah ?
\n<\/strong>Fotocopy sebagai kelengkapan formulir pendaftaran WP tersebut di atas harus disahkan oleh Petugas Pendaftaran WP kecuali dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos, maka fotocopy harus disahkan oleh pejabat\/instansi yang berwenang.<\/p>\n

11. Bagaimanakah cara mendaftarkan diri dan melaporkan usaha bagi Wajib Pajak ?
\nTatacara mendaftarkan diri dan melaporkan usaha bagi Wajib Pajak:
\na. Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan\u00a0 kelengkapannya;
\nb. Menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak\/KP4 setempat.<\/p>\n

12.\u00a0Perubahan data apa saja, yang dapat diberitahukan Wajib Pajak untuk dapat dilakukan perubahan data Wajib Pajak ?
\n<\/strong>Hal-hal yang yang berkenaan dengan perubahan data Wajib Pajak:
\na.\u00a0Perbaikan data karena kesalahan data hasil komputer;<\/p>\n

b.\u00a0Perubahan nama WP karena penggantian nama, disyaratkan adanya keterangan dari instansi yang berwenang;<\/p>\n

c.\u00a0Perubahan alamat WP karena perpindahan tempat tinggal;<\/p>\n

d. Perubahan NPWP karena adanya kesalahan nomor (misalnya NPWP cabang tidak sama dengan NPWP Pusat);<\/p>\n

e.\u00a0Perubahan status usaha WP dilampiri pernyataan tertulis dari WP atau fotocopy akte perubahan;<\/p>\n

f.\u00a0Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha WP;<\/p>\n

g.\u00a0Perubahan bentuk Badan;<\/p>\n

h.\u00a0Perubahan jenis pajak karena sesuatu hal yang mengakibatkan kewajiban jenis pajaknya berubah;<\/p>\n

i.\u00a0Penghapusan NPWP dan\/atau pencabutan NPPKP karena dipenuhinya persyaratan yang ditentukan;<\/p>\n

8.\u00a0Bagaimana cara pembetulan data Wajib Pajak
\n<\/strong>Tatacara pembetulan data Wajib Pajak:
\na.\u00a0Mengisi formulir perubahan\/mutasi data WP yang diambil\u00c2\u00a0 secara langsung atau meminta melalui pos dari KPP\/KP4 dan menyampaikan formulir tersebut secara langsung atau melalui pos ke KPP\/KP4 yang bersangkutan, atau<\/p>\n

b.\u00a0Melalui formulir SPT Tahunan.<\/p>\n

9.\u00a0Apakah persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk menghapus dan mencabut NPWP ?
\n<\/strong>Syarat penghapusan dan pencabutan NPWP:
\na.\u00a0WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotocopy akte\/laporan kematian dari instansi yang berwenang;<\/p>\n

b.\u00a0Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah\/akte perkawinan dari catatan sipil;<\/p>\n

c.\u00a0Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subyek Pajak apabila\u00c2\u00a0 sudah selesai dibagi disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya\u00a0 warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris;<\/p>\n

d.\u00a0WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan\u00a0 adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat\u00a0 keterangan dari instansi yang berwenang;<\/p>\n

e.\u00a0Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP;<\/p>\n

f.\u00a0WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.
\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN A.\u00a0Kewajiban Memiliki NPWP\/NPPKP ( 250304 ) 1.\u00a0 Apakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak ? WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang\u00c2\u00ac-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 2. Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ? NPWP … Continue reading KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (1)<\/span> →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-13","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-perpajakan"],"jetpack_publicize_connections":[],"aioseo_notices":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p64vuL-d","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pajak.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pajak.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pajak.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pajak.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pajak.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pajak.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pajak.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pajak.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pajak.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}